Quo Vadis UMK Batam 2012

BATAM, batamtoday - Eskalasi gerakan organisasi-organisasi buruh dan pekerja di Kota Batam memuncak dalam beberapa hari terakhir terkait dengan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2012. Puncaknya, mungkin akan terjadi pada Rabu (23/11/2011) dimana pada hari itu seluruh serikat pekerja mengancam akan berunjuk rasa dengan menurunkan massa hingga 25 ribu orang ke Kantor Wali Kota Batam dan memboikot aktivitas industri, selama tiga hari berturut-turut.

Jika hal itu terjadi, tentu akan menimbulkan dampak yang tidak kecil bagi perekonomian kota yang menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas ini. Dengan besarnya skala industri yang banyak beroperasi di Batam, dari hitungan-hitungan bisnis, satu hari saja tidak beroperasi, akan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah, apalagi bila itu berlangsung selama tiga hari. Belum lagi potensi ancaman gangguan stabilitas keamanan dengan bakal adanya puluhan ribu massa pekerja yang berdemo secara serentak, plus, dampak ikutan terhadap rutinitas sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat lain di kota berpenduduk hampir 1,5 juta ini.

Namun, rencana demo besar-besaran dan mogok kerja massal yang akan dilakukan oleh serikat pekerja bukan tanpa alasan. Bagi serikat pekerja, aksi ini dipandang sebagai jalan terakhir atau satu-satunya jalan yang tersisa untuk memerjuangkan peningkatan upah minimum secara signifikan atau besarannya paling tidak, sama dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mengapa serikat pekerja berpandangan seperti itu? 

Berikut petikan wawancara langsung dengan Syaiful Badri, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam saat memenuhi undangan batamtoday.com di Kantor Redaksi, Senin (21/11/2011) sore.

Apa alasan serikat pekerja merencanakan demo dan mogok kerja?

Kami, aliansi serikat pekerja yang terdiri dari SPSI, SBSI dan SPMI menilai jika masing-masing pihak, terutama Pemerintah Kota Batam, sudah melakukan fungsinya semaksimal mungkin, rencana itu tidak perlu terjadi. Kami bukan menyalahkan pihak pengusaha, tetapi pemerintah kota yang tidak pernah bersikap tegas. Walaupun kami maklum, kalau Wali Kota susah bersikap tegas karena bisa saja ada hutang politik dengan pengusaha, seharusnya UMK Batam 2012 tidak perlu pembahasan yang panjang dan malah berakhir deadlock. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak pekerja dan pengusaha yang akan mengupayakan angka UMK 2012 setidaknya sama dengan KHL dan kesepakatan ini sudah ditandatangani dan dimiliki masing-masing pihak.

Mengapa sampai melakukan demo dan mogok kerja?

Pekerja sudah sekian lama bersedia memaklumi tuntutannya setiap tahun yang tidak kesampaian, UMK tidak sampai KHL, tetapi kali ini tidak bisa lagi karena sudah ada kesepakatan. Tetapi diingkari juga oleh pihak pengusaha dan pemerintah kota juga tidak bersikap tegas atas pengingkaran itu. Jadi bukan salah serikat pekerja kalau kemudian kawan-kawan pekerja jadi marah dan kalau sampai malam ini tidak ada juga respon dari Wali Kota, aksi demo dan mogok massal tidak mungkin dihentikan lagi. Perencanaan aksi sudah masif dan matang, tidak mungkin menghentikannya dalam waktu sehari, kalau mengurangi mungkin bisa.

Apa target demo dan mogok kerja?

Demo dan mogok kerja ini jadi tekanan ke Wali Kota Batam karena urusan kami sama pengusaha sudah selesai waktu perundingan tripartit deadlock. Kami melihat ketidaktegasan Wali Kota ini menggambarkan kalau Wali Kota hanya jadi perpanjangan tangan pengusaha. Karena itu, ini sudah harga mati, UMK Batam 2012 setidaknya harus sama dengan KHL. Serikat pekerja tidak mau angka muluk-muluk yang tidak mungkin disetujui oleh pengusaha walaupun mampu. Kami cuma minta angka itu, besarannya itu sudah paling realistis.

Sejauhmana serikat pekerja menilai kemampuan upah minimum dari pengusaha?

Pengusaha di Batam rata-rata masih mampu bayar upah minimum sampai Rp1,6 juta. Industri-industri di Batam umumnya berorientasi ekspor, jadi pendapatannya dengan kurs dolar dan membayar upah dengan kurs rupiah. Kalau begitu kenapa sampai tidak mampu? Sedangkan di Jawa saja, pendapatan industri dengan kurs rupiah karena orientasinya banyak di dalam negeri tapi masih mampu bayar gaji di atas KHL.

Kalau pengusaha tidak mampu, tunjukkan ketidakmampuannya secara tansparan, kan ada aturannya, kalau ada pengusaha yang dinyatakan tidak mampu maka dapat diberikan dispensasi. Ini kan pengusaha tidak pernah mau transparan. Saya tidak bisa sebut satu per satu, yang mengatakan tidak mampu cuma empat perusahaan. Saya bukan mau nuduh yang tidak-tidak. Salah satu perusahaan diantaranya yang paling khawatir, kalau naik Rp100 ribu saja akan dapat mengurangi keuntungannya sampai 10 miliar selama 2012 karena punya sekitar 7.000 karyawan. Sedangkan perusahaan-perusahaan asing besar yang lain tidak terlalu mempersoalkan. Tetapi perusahaan ini selalu mengancam akan hengkang. Saya tantang, jangan cerita mau lari ke luar negeri, untuk ke luar dari kawasannya itu saja belum tentu berani.

Apakah ada modus yang lain?

Ada. Kalau istilah yang lagi keren, mungkin namanya mafia UMK. Meminta dana ke para pengusaha lain untuk memerjuangkan upah rendah  di pembahasan UMK, kau sekian... kau sekian... kau sekian... tetapi tidak secara langsung atas nama organisasi pengusaha. Hal itu serupa dengan UMK 2009 lalu yang sempat digugat ke pengadilan, ada politik upah murah dari pengusaha lewat jalur pengadilan.

Bagaimana persiapan aksi?

Kami menggerakkan massa pekerja dengan menggugah kesadaran pekerja untuk memerjuangkan peningkatan kesejahterannya dengan peningkatan UMK yang lebih layak. Sekitar 25 ribu massa akan turun besok ke Engku Putri dan sebagian lainnya mogok kerja di masing-masing industrinya. Di Tanjunguncang, akan terjadi pemblokiran. Sehari sebelum aksi semua koordinator lapangan rapat koordinasi. Aksi akan tetap jadi, apapun resikonya.