Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi IV DPRD Batam Dukung UMK=KHL
Oleh : Ocep/Dodo
Senin | 21-11-2011 | 13:41 WIB
ricky-indrakari.gif Honda-Batam

Ricky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam.

BATAM, batamtoday - Rencana aksi mogok kerja dan demo massal oleh serikat pekerja pada 23 November 2011 mendatang menuai reaksi dari DPRD Batam. Komisi IV DPRD Batam mendukung angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2012 setidaknya sama dengan jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp1.302.322 sesuai yang diinginkan oleh serikat pekerja.

Dukungan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari dan sejumlah anggota Komisi IV lainnya yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP/hearing) dengan Aliansi Serikat Pekerja Kota Batam di Gedung DPRD, Senin (21/11/2011).

"Kami mendukung keinginan saudara-saudara (serikat pekerja-red). Angka UMK sudah sepantasnya, setidaknya sama dengan KHL," ujar Ricky.

Angka KHL, lanjutnya, menjadi acuan utama dalam penetapan UMK sehingga pekerja di kota ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya.

Apalagi hal itu sudah disepakati oleh wakil pengusaha dan pekerja pada tahun lalu yang sudah berkomitmen bahwa untuk 2012 akan diupayakan UMK sama dengan KHL.

Kesepakatan itu, lanjutnya, dapat dijadikan landasan hukum karena dijalin secara tertulis antara kedua pihak, begitupun dengan hasil survei bersama untuk menentukan angka KHL, juga ditandatangani oleh wakil pengusaha.

RDP itu sendiri digelar atas keinginan Aliansi Serikat Pekerja untuk meminta dukungan DPRD Batam atas kenginan mereka memerjuangkan angka UMK setidaknya sama dengan jumlah KHL.

Namun RDP itu berjalan tanpa dihadiri langsung Pimpinan atau utusan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menjadi wakil pihak pengusaha dalam perundingan tripartit.

Syaiful Badri, mengungkapkan Aliansi Serikat Pekerja Kota Batam terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (SPMI).

Menurut dia, keinginan aliansi kepada Komisi IV DPRD Batam untuk menggelar RDP tersebut tidak memiliki kepentingan politik apapun, hanya inisiatif aliansi untuk meminta dukungan moral dari DPRD Batam.

Mawardi Harni, Anggota Komisi IV DPRD Batam mengatakan komisi akan menyurati Wali Kota terkait dengan penetapan UMK Batam 2012.

"Komisi IV akan merekomendasikan Wali Kota Batam untuk menetapkan UMK sama dengan KHL," ujarnya.