BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR akan melakukan kunjungan spesifik ke Batam pada Kamis (20/4/2017) untuk meninjau permasalahan tanah dan investasi di Batam yang dianggap makin menurun. Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti laporan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kepulauan Riau (Kepri).

"Kamis (20/4/2017) nanti, Komisi VI akan melakukan kunjungan spesifik ke Batam untuk melihat kondisi sebenarnya, untuk melihat atas dasar laporan BP Batam, Pemko Batam dan Kadin Kepri. Kunjungan kemungkinan akan dipimpin Pak Teguh (Teguh Juwarno, Ketua Komisi VI dari F-PAN), saya sendiri ke Jogya," kata Azam Asman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Menurut Azam, Komisi VI tidak pernah berpikiran untuk membubarkan BP Batam, bahkan ingin mempertahankan dan memberikan kesempatan kepada BP Batam dibawa pimpinan Hatanto Reksodipoetro. Komisi VI, lanjutnya, telah mendapatkan penjelasan komprehensif dari BP Batam mengenai kondisi Batam saat ini.

"Jadi BP Batam saat ini sudah tidak punya tanah. Tanah yang ada banyak dikuasai orang, dan dibiarkan menganggur dan sewanya akan dicabut oleh BP Batam. Inilah yang menimbulkan gejolak di Batam, kenapa investasi jadi mandeq itulah dampaknya, mau dilakukan penataan," katanya.

Azam menilai banyak pengusaha di Batam yang resah dengan kebijakan baru BP Batam dalam melakukan penataan terhadap lahan. Sebab, lahan di Batam itu disewakan dalam jangka waktu tertentu, namun banyak tanah tersebut yang dipindah tangankan hingga ke beberapa orang.

"Pemindahan tangan ini, kan ada prosedurnya. Ini yang banyak tidak diketahui orang terakhir yang menempati lahan. Sehingga ketika ada penertiban, mereka menolak dan membuat investasi di Batam tambah tidak kondusif," katanya.

Ia menegaskan, Komisi VI mendukung penuh upaya BP Batam dalam melakukan penataan lahan. "Kalau dikuasai lalu dibangun, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu dibiarkan jadi lahan tidur, dan dipindahtanganan ke sekian orang, itu tidak benar. Ini yang harus dikembalikan," katanya.

Namun, untuk menyelesaikan persoalan lahan di Batam, bukan menjadi kewenangan dari Komisi VI, melainkan kewenangan pemerintah. Penyelesaian masalah lahan di Batam, lanjutnya, adalah domain menko perekonomian selaku ketua dewan kawasan FTZ, menteri dalam negeri, badan pertanahan nasional, serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita serahkan ke pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan di Batam. Saya dengar Komisi II juga melakukan kunjungan spesifik ke Batam, nah hasil kunjungan spesifik Komisi VI ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah untuk mencari solusi. Apakah nanti digelar rapat gabungan atau yang lainnya, kita lihat," kata politisi Partai Demokrat ini.

Pada prinsipnya, Komisi VI DPR memahami tugas berat yang tengah dijalankan Hatanto Reksodipoetro selaku kepala BP Batam dalam melakukan penataan Batam saat ini. Azam berharap agar pengusaha mendukung langkah Hatanto, bukan sebaliknya menggembosi dan mendelegitimasi kepimpinannya.

"Makanya Panja yang sempat kita bentuk kita bubarkan, karena kita telah diberikan penjelasan. Memang tidak mudah menata Batam, Batam dari dulu seperti ini. Nah, BP Batam sekarang mau melakukan penataan, namanya juga melakukan penataan tentu banyak tantangannya," katanya.

Azam juga memastikan Komisi VI tidak akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Respon Kemunduran Ekonomi Batam. Sebaliknya, Komisi VI mendukung penuh langkah BP Batam dalam menata lahan di Batam.

"Gimana mau meningkatkan investasi, lahannya tidak. BP Batam tidak punya lahan saat ini, semua lahan disewakan, ini yang mau dilakukan penataan sesuai aturan. Kalau masalah lahan selesai, investasi di Batam akan meningkat dengan sendirinya. Kunjungan spesifik Komisi VI ke Batam dalam rangka itu," katanya.

Editor: Surya