BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Respon Kemunduran Ekonomi Batam, setelah menerima penjelasan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Riau (Kepri) dan Kadin Batam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir dari Fraksi Partai NasDem di Jakarta, Selasa (11/4/2017) petang.

"Komisi VI akan dibuat Pansus, karena ini akan melibatkan berbagai instansi. Masalah terbesar adalah isu kelembagaan, menurut Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Kepri, masalah terbesar adalah carut-marut dualisme kelembagaan, Pemerintah Kota dengan BP Batam," kata Nyat Kadir.

RDP tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah Zubir (Fraksi Hanura), didampingi Wakil Ketua Azam Asman Natawijana (Fraksi Demokrat) dan Wakil Ketua Bowo Sidik Pangarso (Fraksi Golkar). Selanjutnya, Bowo-lah yang memimpin RDP hingga selesai.

Delegasi Kadin Kepri dan Kadin Batam, yang dipimpin Akhmad Makruf Maulana mengadukan iklim investasi di Kota Batam yang mandek. Menurut Makruf, satu tahun Badan Pengusahaan (BP) Batam dibawa pimpinan Hatanto Reksodiputro tidak menambah lebih baik perekonomian Batam malah justru membuat investasi di Batam terpuruk.

• Baca: Kadin Kepri Ungkap BP Batam Sekarang Menyulitkan Pengusaha

Karena itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso menegaskan, Komisi VI akan membentuk Pansus untuk menelusuri dan menyelesaikan problematika perekonomian yang ada di Batam.

"Sebelumnya Komisi VI sudah membentuk Panja Free Trade Zone (FTZ) Batam guna mengatasi beberapa perkara ekonomi yang ada di Batam, namun di Kepengurusan BP Batam yang baru justru perekonomian Batam semakin turun," kata Bowo.

Saat ini, kata Bowo, pertumbuhan perekonomian di Batam yang awalnya 7 persen pertahun, menurun menjadi 4 persen. Sehingga pengusaha-pengusaha yang ada di Batam menginginkan ada terobosan yang bisa membangkitkan perekonomian Batam.

"Terobosannya apa, agar ekonomi bergerak. Itu yang diinginkan dan belum dilakukan oleh Pimpinan BP Batam yang baru. Kita menerima aduan mereka, dan pada tanggal 20 April ini kita akan melakukan kunjungan spesifik ke Batam. Kita ingin melihat langsung ke pelabuhannya, ke sektor propertinya," katanya.

Bowo menambahkan, Komisi VI DPR telah menerima BP Batam beberapa waktu lalu. BP Batam mengakui lesunya pertumbuhan ekonomi di Batam saat ini.

"Menurut BP Batam, hal tersebut disebabkan adanya masalah eksternal, yakni pengaruh perekonomian gelobal. Adapun persoalan internal, karut-marut masalah lahan, tumpang tindih kewenangan, yang pada periode kepengurusan BP Batam sebelumnya sudah ada," ungkapnya.

Editor: Surya