BATAMTODAY.COM, Jakarta - ‎Komisi VI DPR mengkritik rencana pembangunan kerata api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kota Batam, karena dinilai tidak tepat dan hanya menghamburkan anggaran negara saja.

Sebab, sebagai kawasan free trade zone (FTZ), Batam tidak perlu dibangun LRT, tapi perlu dibangun kereta berbasis rel yang terkoneksi dengan pelabuhan.

"Batam yang merupakan kota industri, pariwisata, dan kawasaan free trade zone (FTZ) harusnya membangun transportasi kereta berbasis rel yang terkoneksi dengan pelabuhan," kata Bambang Haryo Soekanto, Anggota Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menurut Bambang, sebagai kawasan FTZ yang dilalui 90 persen kapal-kapal asing dan mengangkut lima juta kontainer per tahun, seharusnya memaksimalkan peluang tersebut, bukanya ikut-ikutan seperti Jakarta dan Palembang membangun LRT.

"Sampai saat ini peluang dari perairan Batam belum dimaksimalkan. Kini malah disibukkan dengan rencana pembangunan LRT," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, anggaran pembangunan LRT di Kota Batam mencapai Rp 7 triliun. Padahal Bisa dimanfaatkan untuk membangun angkutan kereta berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dan barang, sekaligus terkoneksi ke pelabuhan.

"Bahkan dari anggaran Rp 7 triliun itu juga bisa merevitalisasi pelabuhan di Batam yang kini mengalami pendangkalan. Butuh kapal keruk untuk menggali kedalaman pelabuhan agar bisa disinggahi kapal-kapal besar," katanya.

Bambang meminta agar rencana pembangunan LRT di Kota Batam dibatalkan. Selain tidak efisien, LRT di Kota Batam juga tidak terpadu dengan moda transapotasi lainnya.

"Jangan mengangkut penumpang, tetapi juga harus mengangkut barang. Bangunlah kereta berbasis rel yang multifungsi, mengingat Batam adalah kota industri,” katanya.

Ia yakin pembangunan kereta berbasis rel dan terkoneksi ke pelabuhan, bakal memicu pertumbuhan ekonomi Batam semakin maju pesat.

Kereta berbaisis yang terkoneksi ke pelabuhan, lanjutnya, ini bisa menyaingi dominasi pelabuhan Singapura, ditambah dengan revitalisasi pelabuhan di Batam.

"Di sini bisa dinilai, betapa pemerintah tak memahami skala prioritas pembangunan. Presiden Jokowi tak membangun infrastruktur dengan skal prioritas yang dibutuhkan," katanya.

Bambang menegaskan, Banyak yang bisa dilakukan dengan anggaran Rp7 triliun daripada untuk membangun LRT. Anggaran itersebut bisa dialokasikan untuk pengadaan crane dan kapal keruk demi kebutuhan pelabuhan internasional di Batam.

Saat ini, banyak pelabuhan internasional di Tanah Air terbengkalai dan tak terawat. Untuk merevitalisasi 141 pelabuhan internasional di Indonesia, dibutuhkan setidaknya sekitar 2000 kapal keruk. Sementara pemerintah hanya memiliki 10 kapal keruk.

“Hongkong saja yang negara kecil punya 200 kapal keruk untuk pelabuhannya. Dan pelabuhan di kota-kota besar Indonesia sudah mengalami pendangkalan yang parah. Ada baiknya anggaran yang besar untuk LRT itu dialihkan saja untuk menambah armada kapal keruk,” tegasnya.

Editor: Surya