Rapat dengan Komisi VI DPR RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kadin Kepulauan Riau dan Kadin Batam, membahas masalah kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam saat ini, yang dipimpin Hatanto Reksodiputro. Para pengurus Kadin itu mengungkapkan, saat ini BP Batam selalu menyulitkan para pengusaha.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), didampingi Wakil Ketua Komisi Azam Azaman Natawijana (Fraksi Partai Demokrat) dan Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso (Fraksi Partai Golkar). Dari Kadin hadir Ketua Kadin Kepri, Ahmad Makruf Maulana dan pengurus lainnya serta pengurus Kadin Batam.

Inas mengatakan, RDP sengaja digelar setelah Komisi VI DPR menerima surat dari Kadin Kepri pada 12 Maret 2017 lalu, yang melaporkan mengenai kondisi Batam saat ini yang dinilai tidak menguntungkan bagi pengusaha.

• Baca: Lambannya Proses IPH di BP Batam Dorong Melorotnya Pertumbuhan Ekonomi Batam

“Surat juga datang dari Kadin Batam. Sejak setahun lebih belum menyelesaikan permasalahan lahan dan kepelabuhan,” kata Inas di Jakarta, Selasa (11/4/2017)

Menurut Inas, Komisi VI DPR mendapat informasi, biaya sandar pelabuhan naik 1000-2000 persen.

"Makanya kita mau dengar secara langsung dari pelaku usaha di Batam. Apa benar demilkian biaya sandar pelabuhan sampai naik 1000-2000 persen. Kita mau dengar cerita sesungguhnya," katanya.

Ketua Kadin Kepri Ahmad Makriuf Maulana menjelasan, kondisi ekonomi Batam kian terpuruk dalam setahun belakangan. Terutama setelah kebijakan-kebijakan BP Batam yang dinilai tidak pro kepada masyarakat dan pengusaha Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mencapai 7 persen, sekarang menjadi 4 persen,” kata Makruf.

• Baca: Nurdin Minta Kepala BP Batam Jangan Cari-cari Alasan Abaikan Perintah Menko Darmin

Maruf juga mengungkapkan jika Kadin sudah menemui sembilan Menteri dan bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengadukan keterpurukan perekonomian Batam. Namun belum ada perubahan yang signifikan hingga saat ini.

“Jalan satu-satunya kami adalah uji materi. Kami sudah mengkonsultasikan mengenai rencana uji materil itu dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra. Kami tak tahu lagi mau mengadu ke mana?," tegasnya.

Dalam RDP ini, Komisi VI DPR mengundang Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Darmin Nasution yang juga Menko Perekonomian seperti undangan RDP yang disampaikan ke Kadin Kepri. Karena berhalangan hadir, maka RDP hanya dihadiri Kadin Kepri dan Kadin Batam saja.

Editor: Dardani