BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Corruption Watch (LSM-KCW) Kepri, akan melaporkan dugaan manipulasi pajak cukai rokok, atas pengeluaran kuota rokok non cukai yang dilakukan BP Kawasan, Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun di Kepri.

Pembina dan Penggagas LSM-‎KCW Kepri, Abdul Hamid mengatakan, sesuai dengan PP 46,47 dan 48 tentang Badan Pengusahaan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan (BPBPK) Batam, Bintan, Karimun serta sebagian Wilayah Tanjungpinang, sediannya, pemberiaan kuota bebas pajak pada barang impor dari luar kawasan, menjadi insetif bagi investor dalam menanamkan modal dan investasinya di kawasan Free Trade Zone (FTZ) BBK Kepri.

Namun kenyataanya, pemberiaan keistimewaan oleh PP itu, telah dimanfaatkan sejumlah oknum BP.Kawasan, dengan pengusaha nakal, serta oknum instansi lainya, dalam menyeludupkan barang terkena pajak dan cukai dari kawasan FTZ di Kepri.

"Pemberian keistimewaan kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), telah banyak disalahgunakan oknum tertentu, untuk memanipulasi pajak dan cukai dengan kedok investasi," sebut Abdul Hamid, Selasa (28/3/2017).

Bayangkan saja katanya lagi, barang terkena pajak dan cukai, yang diberikan kuota tanpa batas ‎serta tidak memenuhi syarat dan aturan yang berlaku, telah dimasukkan sejumlah pengusaha ke Kawasan FTZ di Kepri atas persetujuan BP.Kawasan dan kemudiaan diseludupkan dari dalam kawasan FTZ ke daerah pabean lain.

"Contohnya saja, pemberiaan kuota 1‎8.844 tin/dus, untuk wilayah FTZ Kota Tanjungpinang, sangat bertentangan dengan PMK 47 tahun 2012, tentang mekanisme pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke wilayah kawasan bebas," sebutnya.

Dengan pemasukan rokok kawasan bebas ke daerah pabean lain ini, diduga menjadi modus oknum BP.Kawasan, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dalam meraup keuntungan dengan memanipulasi pajak.

"Hal ini, sangat bertentangan dengan PMK 115/PMK.07/2013, tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak/cukai rokok, yang mengakibatkan berkurangnya PAD Kepri, dari cukai rokok atas manipulasi pajak yang terjadi. Demikian juga pada barang impor lainnya," ujarnya.

Atas dasar itu, tambah Abdul Hamid, dengan data dan fakta, kuota rokok yang dikeluarkan BP.Kawasan Batam dan wilayah Tanjungpinang pada semester pertama 2017, LSM-KCW Kepri akan melaporkan dugaan manipulasi pajak cukai berkedok investasi ini ke KPK.

"Karena kenyataanya, tidak satu pun pengusaha rokok yang menanamkan investasinya di Tanjungpinang. Sementara di Batam, terdapat puluhan pabrik pengemasan rokok yang memproduksi rokok-rokok berlabel Khusus Kawasan Bebas, tetapi menyebarkanya ke luar kawasan bebas," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone ‎(BPK-FTZ) Bintan wilayah Tanjungpinang, diduga mengobral kuota rokok Khusus Kawasan FTZ sebanyak 18.844 tin atau kardus ke Dompak dan Senggarang di Tanjungpinang.

Dari data BP.Kawasan FTZ Bintan wilayah Tanjungpinang yang diperoleh wartawan, 18.844 tin/kardus kuota rokok kawasan FTZ iru, diberikan BP.Kawasan FTZ Tanjungpinang pada 6 Perusahaan pemasok rokok FTZ tanpa cukai dari Jawa.

Ke-6 Perusahaan penerima quota rokok FTZ di Kota Tanjungpinang itu, adalah, CV.Tree Star Bintan dengan kuota 1.400 kardus, ‎rokok jenis Luffman Classick Mild, H-Mild, Surry Super Amos Internasional. Kemudian PT.Bintan Aroma Sekahtera 9.400 dus, rokok FTZ Jenis S-Super Merah, S-Super Hiajau, S-Super 16, Absolut A100.

Sedangkan PT.Sarana Dompak Jaya, memperoleh kuota 600 kardus, jenis Harmoni Premium 16, RMX Biru RMX Hitam. Serta PT.Megatama Pinang Abadi sebanyak 5.300 dus rokok, jenis UN, Gudang Rezeki dan Strong.

Ketua BP.Kawasan FTZ Kota Tanjungpinang Denyelta mengatakan, pengeluaran sebanyak 18.844 tin/kardus rokok khusus kawasan itu, didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuanga (PMK) nomor 47 tahun 2012.

"Sesuai dengan PMK, pemberiaan kuota didasarkan dengan kebijakan pemberiaan bebas bea di kawasan FTZ, dasar pemberian kuota oleh BP.Kawasan didasari pada pertimbangan jumlah penduduk serta orang yang keluar masuk dalam kawasan FTZ Dompak dan Senggarang," ujar Denyelta.

‎Mengenai pengawasan peredaran, Denyelta mengatakan, BP.Kawasan hanya melakukan pengawasan di dalam kawasan FTZ, sedangkan di luar, pihak BP.Kawasan tidak berwenang.

Anak-Anak dan Bayi di‎ Dompak dan Senggarang Dijatah 4 Bungkus Rokok FTZ Per Hari

Jika jumlah penduduk dan pendatang di dua Kawasan FTZ, Senggarang dan Dompak menjadi dasar pemberian dan pemasokan 18.844 tin/dus Rokok FTZ dari berbagai merk pada 6 Perusahaan, maka dalam sehari, penduduk Senggarang dan Dompak serta pekerja dan orang yang keluar-masuk, harus menghabiskan 4 bungkus lebih rokok FTZ per hari.

Data Kependudukan Kelurahan Senggarang, jumlah penduduk di kawasan titik FTZ Kota Tanjungpinang itu, saat ini hanya berjumlah 4.000 jiwa. Demikian juga di Kelurahan Dompak, jumlah penduduk saat ini hanya mencapai 5000 jiwa.

Artinya, 18.844 kardus kuota rokok‎ FTZ yang dikeluarkan BP.Kawasan Tanjungpinang, sama dengan 150,075,200 bungkus, dengan rata-rata per tin rokok sama dengan 800 bungkus.

‎Jika dibagi dengan 9000 jiwa penduduk Kelurahan Senggarang dan Dompak, mulai dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak dan bayi di kawasan FTZ, maka per jiwa masyarakat, Dewasa, Ibu-Ibu, anak-anak dan bayi akan mendapat 1.675 bungkus rokok per tahun.

Jika dibagi per bulan, dari 1.675 bungkus per tahun itu, setiap jiwa penduduk Dompak dan Senggarang‎ memperoleh 139 bungkus rokok per bulan. Dan dari 139 bungkus itu, jika dalam satu bulan 30 hari, maka perhari 9000 jiwa penduduk Senggarang dan Dompak yang terdiri dari Laki-laki dewasa, anak-anak dan bayi, wanita dewasa ditambah pendatang dan karyawan perusahaan, harus menghabiskan 4 bungkus lebih rokok per harinya atas pemberiaan 18.844 tin/kardus rokok FTZ kuota yang diberikan BP.Kawasan Tanjungpinang.

Editor: Udin