Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Berhala Milik Jambi

Saptono Minta Daria Mundur Bila Tak Bisa Kembalikan Berhala
Oleh : Surya
Minggu | 16-10-2011 | 18:09 WIB

JAKARTA, batamtoday -Mantan Wakil Bupati Lingga Saptono Mustaqim meminta Bupati Lingga Daria mundur dari jabatannya apabila tidak bisa mengembalikan Pulau Berhala yang kini diambil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

"Kalau tak bisa mengembalikan buat apa jadi kepala daerah. Wilayahnya diambil daerah lain tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengurus pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau tak bisa mengembalikan Pulau Berhala mundur saja," kata Saptono saat dihubungi melalui ponselnya di Batam, Minggu (16/10/2011).

Saptono menilai, tidak ada upaya dari Daria selaku Bupati Lingga untuk mempertahankan Berhala agar tidak direbut Tanjung Jabung Timur, Jambi, selama ini. Bahkan, Daria dianggap acuh tak acuh meskipun sudah diketahui bila Mendagri Gamawan Fauzi memberikan Berhala ke Jambi.

"Sebagai bupati, Daria tidak ada gerakan sama sekali. Hilangnya Berhala dari Lingga ini, bukan kasus main-main dan harus disikapi secara serius. Bupati Lingga harus dimintai pertanggungjawabannya," katanya.

Menurut Saptono, bukan hanya Lingga yang kurang berupaya untuk mempertahankan Pulau Berhala, tapi juga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) karena merasa Berhala milik Kepri, bahkan sebelum berpisah dari Riau. "Upaya untuk mempertahankan kurang memang, karena Kepri merasa Berhala punya Singkep Kabupaten Lingga. Jadi buat apa dipertahankan, justru Jambi-lah yang aktif merebut karena bukan merasa sebagai pemiliknya," katanya.

Namun, Saptono berharap agar kasus kepemilikan Pulau Berhala tidak dijadikan sumber pemasukan atau ATM pemerintah pusat. Karena itu, ia mendukung upaya Pemprov Kepri melakukan upaya hukum untuk melakukan uji materil Permendagri 44 Tahun 2011 yang memberikan Berhala ke Tanjung Jabung Timur, Jambi.

"Ini kekeliruan kalau Mendagri memberikan Berhala ke Jambi, karena penduduknya ber-KTP Kepri, termasuk pemerintahannya di bawah Lingga, termasuk sejarah demografi dan penduduknya ada di Riau sebelum menjadi Provinsi Kepri. Kita mendukung adanya perlawanan hukum," katanya.