JAKARTA, batamtoday - Ketua BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, kelangkaan solar di Batam akhir-akhir ini akibat ada penimbunan BBM karena stok di Batam dinilai cukup. Tubagus meminta polisi menindak tegas perusahaan yang menimbun BBM jenis solar seperti yang pernah dilakukan PT Dua Srikandy Batam beberapa waktu lalu.

"Kalau ada perusahaan yang sengaja menimbun BBM hingga menyebabkan kelangkaan solar, karena sudah melanggar UU Migas dan aturan lainnya, pemiliknya bisa diancam pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 4 miliar," kata Tubagus Haryono, Kepala BPH Migas di Jakarta, Senin (10/10/2011).

Menurut Tugabus, perusahaan seperti Srikandy Batam diketahui sama sekali tidak memiliki ijin beroperasi diantaranya ijin penimbunan, ijin pengangkutan dan niaga sesuai UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Dalam penggebrekan itu, 135 Kilo liter BBM Solar ditemukan yang mana satu Tangki berkasitas 15 Kilo Liter (KL) terisi penuh dengan tiga tangki timbun berkasitas 40 Kilo Liter (KL) per tangki, selain itu tiga truk terisi penuh kapasitas 5.000-10.000 Kilo Liter (KL) juga diamankan.

Meski Srikandy Batam, kata Tubagus, telah beroperasi kembali, tetapi kasus hukumnya harus segera dituntaskan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk segera di sidangkan. Akibat ulah Srikandy Batam ini, BBM jenis Solar langka di Batam, akibatnya sejumlah nelayan di daerah Barelang tidak dapat melaut disebabkan tidak mendapatkan pasokan BBM solar.

Ia menilai, kelangkaan solar kalini ini bukan tidak mungkin juga ulah Srikandy Batam. BPH Migas berharap agar Poltabes Bareleng meningkatkan intensitas operasi terhadap perusahaan yang melakukan penimbunan BBM jenis solar di Batam seperti yang dilakukan oleh Srikandy Batam. "Kita minta polisi di sana meningkatkan operasi, karena stok solar untuk Batam yang kita distribusikan cukup, sehingga tidak mungkin ada kelangkaan," katanya.

Kuota BBM Berdasarkan Provinsi

	Wilayah - Propinsi Total (KL) PREMIUM (KL) KEROSENE (KL) SOLAR (KL) WDN I 9.758.182 4.789.222 1.332.105 3.636.855 NAD   397.320 113.585 257.080 Sumatera Utara   1.221.446 508.103 885.367 Sumatera Barat   491.430 123.274 303.425 Riau Kepulauan   247.963 69.453 204.091 Riau Daratan   617.955 164.426 611.241  Sumatera Selatan   603.674 63.306 476.531  Jambi   306.233 68.725 229.057 Bengkulu   149.853 33.564 62.806  Bangka Belitung   194.183 33.275 172.435  Lampung   559.167 154.393 434.721 WDN II 20.828.191 12.756.630 2.005.166 6.066.395  Banten   1.053.622 125.221 526.428  DKI Jakarta   2.088.951 90.917 881.652  Jawa Barat   3.498.295 305.525 1.501.870 Jawa Tengah   2.198.711 589.053 1.214.449 DIY   392.734 13.352 104.467 Jawa Timur   1.918.642 846.874 1.573.342 Bali   605.475 34.223 264.186 WDN III 6.023.989 2.997.621 1.132.685 1.893.682 Kalimantan Barat   326.921 162.202 215.969 Kalimantan Tengah   185.049 104.773 169.099 Kalimantan Selatan   349.275 145.138 251.583 Kalimantan Timur   468.602 128.448 307.261 Sulawesi Selatan   629.620 156.554 371.449 Sulawesi Tengah   199.423 65.230 94.864 Sulawesi Tenggara   138.829 57.761 74.361  Gorontalo   73.379 24.508 29.147  Sulawesi Utara   215.740 94.069 131.496 Sulawesi Barat   51.458 22.719 26.547  Maluku   77.391 59.326 77.514  Maluku Utara   59.038 34.854 26.945  Irianjaya Barat   69.867 27.109 47.145  Papua (Irianjaya)   153.030 49.992 70.302 WDN IV 854.302 403.519 230.044 220.739 NTB   240.940 156.620 111.272 NTT   162.579 73.424 109.467 TOTAL 37.464.663 20.946.992 4.700.000 11.817.671