Bisa Pengaruhi Kredilitas Pemerintahan Jokowi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengakui adanya capaian-capaian yang menggembirakan dari Pemerintahan Joko Wdodo--Jusuf Kalla ini. Namun tentunya, ada pula yang masih belum menggembirakan atau kurang memuaskan.

"Yang menggembirakan sudah disebutkan antara lain oleh pemerintah. Tapi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi masih sangat banyak yang harus dieksekusi atau dikonkritkan," kata Siti Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Menurutnya, terpenting adalah dalam membangun penegakan hukum dan keadilan. Karena ini adalah landasan utama bagi pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya (ekpolesosbud). Sebab, pembangunan bidang hukum ini tak bisa ditawar dan harus dilakukan secara serius tanpa basa basi, karena ini adalah taruhan bagi kredibilitas Joko Widodo (Jokowi)

Dia menambahkan, bahwa Indonesia harus mengedepankan trust building karena nilai-nilai saling percaya dan saling menghormati menjadi fondasi yang tak bisa disepelekan dalam proses demokrasi (demokratisasi). Menumbuhkembangkan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan, jika gagal mewujudkan ini berarti demokrasi yang dibangun akan bopeng-bopeng karena tidak pernah substantif.

"Pemerintah, khususnya Pak Jokowi harus menghayati makna sistem presidensial yang mengedepankan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Artinya, pengawasan konstruktif yang dilakukan DPR terhadap pemerintah sangat diperlukan, sehingga kabinet kerja bisa bekerja jauh lebih berkualitas dalam mengeksekusi program-programnya," tambahnya lagi.

Selain itu, sambung Siti Zuhro, masyarakat yang berdaya atau civil society yang kritis bisa menjadi sparring partner efektif bagi pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah bisa terkoreksi secara tangkas dan hasilnya bermanfaat bagi rakyat.

"Nah, dalam konteks tersebut sudah saatnya pemberdayaan masyarakat tak terkontaminasi oleh isu makar yang diterapkan kepada warga masyarakat kritis yang ingin mengoreksi pemerintah. Sebutan makar tak perlu diteruskan karena bisa mendelegitimasi pemerintah," katanya mengningatkan.

Disamping itu, pemerintahan era reformasi perlu menjaga agar masyarakat tetap well informed. Hal ini menurut Siti, penting agar tak ada dominasi informasi atau membiarkan rumor politik dan fitnah politik berkeliaran menjadi santapan publik.

Pemerintah juga perlu transparan dan memberi informasi secara memadai tentang kebijakan-kebijakan penting yang akan berdampak terhadap rakyat. Melibatkan masyarakat merupakan salah satu syarat dalam sistem demokrasi.

"Dengan, begitu antara pemerintah dan masyarakat saling memperkuat (empowering). Bila ini yang terjadi, upaya membangun Indonesia memihaki bangsa sendiri slowly but surely bisa newujud ke depan. Membangun dignity bangsa bisa menjadi kenyataan," imbuh Siti Zuhro.

Editor: Surya