Mampu Kelola Keuangan

JAKARTA, batamtoday-Wapres Boediono atas nama pemerintah pusat menyerahkan penghargaan kepada Pemprov  Kepulauan Riau (Kepri) dan lima gubernur lainnya atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2010.

Namun HM Sani selaku Gubernur Kepri tidak dapat hadir, dan diwakilkan kepada Wagub Kepri Soerjo Respationo untuk menerima penghargaan tersebut, yang dinilai berhasil melakukan pencapain standar tertinggi dalam akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penghargaan tersebut diserahkan Wapres di sela-sela Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2011 di Jakarta, Senin (19/9/11). "Artinya secara yuridis formal, laporan keuangan Provinsi Kepri telah disusun secara benar sesuai dengan ketentuan berlaku. Penghargaan ini menjawab sekaligus menjawab keraguan mengenai kinerja pemerintah provinsi," kata Soerjo Respationo di Jakarta.

Wagub Kepri menilai, kinerja keuangan Pemprov Kepri sudah tertib administrasi, termasuknya penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada penyalagunaan anggaran. Sehingga Pemprov Kepri mendapatkan opini WTP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

"Langkah Pemprov hendaknya juga diikuti oleh SKPD-SKPD yang ada agar opini WTP dapat dipertahankan. Dan kita berharap kabupaten/kota di Kepri dapat mengikuti jejak Pemprov untuk memperoleh WTP. Anggapan adanya penyalagunaan akan hilang dengan sendirinya," katanya. 

Selain Wagub Kepri, penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan (Sulsel), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur (Jatim). Penghargaan kepada Riau diterima Gubernur Riau Rusli Zainal, DKI Jakarta diterima Gubernurnya Fauzi Bowo, Sulsel diterima Sahrul Yasin Limpo, Jatim diterima Soekarwo dan DIY diterima oleh Sekdaprov DIY.

Sementara itu, Wapres Boediono dalam sambutannnya mengatakan, saat ini terdapat 32 laporan keuangan pemerintah daerah pemda yang mendapat opini  WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga 2011. Memang sudah ada kemajuan dari tahun 2006 di mana hanya ada 3 pemda yang WTP. Namun, jumlah laporan keuangan pemda yang di bawah WTP masih 400 lebih.

"Laporan keuangan adalah hasil good governance, oleh karena itu harus dipenuhi," kata Wapres. 

Wapres mengungkapkan setidaknya 3 langkah untuk meningkatkan performa laporan keuangan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Langkah pertama adalah dibentuknya rencana aksi yang jelas. Action plan tersebut harus bertitik tolak pada laporan BPK.

Kedua, pimpinan tiap instansi pemerintah harus memperbarui komitmennya dalam memperbaiki pelaporan keuangan. Komitmen itu merupakan syarat mutlak untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

"Ketiga, perlu assignment dari pimpinan. Pimpinan memberikan tugas kepada tim khusus untuk melaksanakan action plan dan mengawalnya," katanya.

Namun, menurutnya, perlu penambahan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan juga dalam menyusun laporan keuangan. Minimnya SDM yang bisa menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi terasa betul di daerah. Wapres menyarankan daerah maupun K/L yang masih terkendala SDM untuk meminta bantuan kepada Kementerian Keuangan.

"Mungkin training perencanaan pembangunan perlu diubah juga untuk tujuan yang klop dengan ini. Training program itu akan jadi bagian dari action plan," kata Wapres.