TANJUNGPINANG, batamtoday - Kritisi penerimaan CPNS dan PTT di Kepri yang sarat dengan KKN, puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa UMRAH melakukan demonstrasi mendesak DPRD Provinsi Kepri mengusut dan membuat sebuah peraturan baku dalam penerimaan CPNS dan PTT di Kepri.

Aksi demo mahasiswa berlangsung pukul 14.30 WIB di halaman Kantor DPRD Kepri, Jumat (16/9/2011).  
 
Dalam orasinya, mahasiswa juga mengecam kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur HM Sani-Soerya Respationo, yang tidak melaksanakan perekrutan CPNS dan PTT di Provinsi Kepri secara transaparan, sarat dengan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), serta adanya penyuapan pada setiap penerimaan.

"Selama ini, pemerintah provinsi Kepri terkesan hanya milik pribadi pejabat. Dalam setiap penerimaan CPNS dan PTT, yang diterima hanya anak keluarga serta kolega pejabat," ujar salah seorang mahasiswa yang berorasi.

Sementara itu, ketua koordinator Fron Mahasiswa UMRAH Urai Mustafa mengatakan, aksi demo ini merupakan puncak kekecewaan mahasiswa dan masyarakat pada kepmimpinan HM Sani-Soerya Respationo, atas ketidakprofesionalan dan ketidaktransparanan kepala SKPD dalam setiap penerimaan CPNS serta PTT di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak DPRD Provinsi Kepri untuk menindaklanjuti permasalahan penerimaan CPNS dan PTT di Provnsi Kepri yang tidak transapran dan sarat KKN.

"Kami mendesak DPRD membentuk Pansus untuk menindaklanjuti temuan dugaan KKN, suap, dalam penerimaan CPNS dan PTT yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri," ujar  Mustafa.

Selain itu, mahasiswa juga meminta agar DPRD Kepri mengeluarkan moratorium serta melakukan evaluasi pada sejumlah PTT yang diterima Pemerintah Provinsi Kepri, apakah sudah sesuai dengan kualitas dan kompetensi atas kebutuhaan yang diperlukan pemerintah.

"Dalam kesempatan ini, kami juga meminta DPRD dapat mengeluarkan peraturan berupa Perda, dalam hal penerimaan CPNS dan PTT dalam setiap penerimaan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga sempat melaksanakan aksi tutup mulut dan tidak mau masuk ke dalam gedung DPRD, sebagai bentuk kekecewaan atas tidak adanya respon yang dilakukan Dewan dalam penerimaan CPNS dan PTT yang sarat KKN di Provinsi Kepri.

Tak lama berselang, wakil ketua III DPRD Kepri Iskandar Dinata akhirnya menemui mahasiswa, dan setelah berdialog dia menandatangani penyataan yang dibuat mahasiswa agar DPRD Provinsi Kepri sesegera mungkin menindaklanjuti tuntutan yang dibuat mahasiswa.