BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Syam Daeng Rani SH dan Patar Sitanggang SH --penasehat hukum (PH) tersangka korupsi dana honor guru TPQ Batam yang dialokasikan dari dana Bansos APBD Batam 2011, Abdul Samad dan Junaidi, mengatakan akan memikirkan upaya praperadilan terkait penetapan kliennya sebagai tersangka.

Pertimbangan upaya praperadilan, kata Syam Daeng Rani SH dan Patar Sitanggang, karena selama menjalani pemeriksaan, kliennya mengaku tidak melakukan korupsi dana honor guru TPQ Batam, sebagaimana yang disangkakan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

"Selama kami ikuti proses pemeriksaan, kami tidak melihat satu pun tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Syam Daeng kepada wartawan, usai mendampingi kedua klienya, di gedung Kejaksaan Tinggi Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Selasa (19/7/2016).

Dan atas hal itu, Syam Daeng dan Patar Sitanggang SH mengatakan akan memikirkan upaya praperadilan terhadap status klienya yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah nantinya memperlajari BAP perkaranya.

"Kami akan pelajari dulu BAP-nya dengan tim. Nanti akan pikirkan dilakukan upaya hukum praperadilan atau tidak," ujar Syam Daeng.

Terkait dengan penahanan yang dilakukan jaksa, Syamdaeng mengatakan, kalau pihaknya menghormati, karena hal itu merupakan wewenang Jaksa dan penyidik.

"Kami ikutin dan lihat dulu. Dan ‎sesuai prosedur, JPU dan penyidik memang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan, dan penahanan itu merupakan haknya penyidik," ujarnya.

Syam Daeng juga mengaku, saat Abdul Samad dan Junaidi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sejak pukul 10.00 Wib, pihaknya sebagai PH sempat mendampingi kedua tersangka yang diajukan puluhan pertanyaan. Dan selama didampingi dalam pemeriksaan, Syam Daeng mengaku tidak melihat adanya unsur melawan hukum atau pidana yang dilakukan kliennya.

"Saat akan ditahan, kami juga sempat mengajukan permohonan untuk tidak ditahan. Tetapi karena Kepala Kejaksaan Tinggi tidak berada di tempat, penyidik menyatakan tidak dapat memutuskan," ujarnya.

Sementara tersangka Jamiat yang dikonfirmasi BATAMTODAY.COM terkait penahanan dirinya, yang bersangkutan enggan memberikan komentar. Ia hanya meminta wartawan agar menanyakan kuasa hukumnya. Namun siapa kuasa hukum dimaksud, Jamiat tidak menyebut.

Sebelumnya, tiga tersangka korupsi dana honor guru TPQ Batam yang bersal dana Bansos Batam 2011, masing-masing Abdul Samad, Junaidi dan Jamiad, langsung ditahan penyidik Kejati Kepri usai menjalani pemeriksaan, Selasa (19/7/2016). Ketiganya dijebloskan ke Rutan kelas IB Tanjungpinang sekitar pukul 18.15 Wib.

ketiga tersangka korupsi dana honor ribuan guru TPQ Batam ini merupakan PNS Pemko Batam. Adapaun jabatan masing-masing tersangka, yakni Abdul Samad (As) merupakan Kasubag Bansos Sekretariat Kota Batam, Junaidi (Jn) selaku Kasubag Kesra Pemko Batam dan Jamiat (Jm) merupakan Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam.

Asisten Pidana ‎Khusus Kejati Kepri N. Rahmat SH mengatakan, penahaan ketiga tersangka dilakukan sebagai tindak lanjut proses penyidik‎ kasus korupsi dana banos honor guru TPQ Batam sebesar Rp6,4 miliar dari APBD 2011, yang merugikan negara Rp3,9 miliar.

"Ketiganya kami lakukan penahanan 20 hari ke depan, sebagai tindak lanjut penyidikan dan penuntutan," ujar Rahmat.

• Baca: Tiga PNS Batam Ini Akhirnya Dijebloskan ke Penjara

Dari Rp66 miliar dana Bansos APBD 2011 Batam, sebanyak Rp6,4 miliar dialokasikan untuk dana honor guru TPQ yang disalurkan Kabag Kesra Pemko Batam melalui Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam kepada 3.500 guru TPQ Batam.

"Namun kenyataannya, dari 3.500 guru‎ yang terdata di BMG-TPQ, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, tidak semua guru menerima dana tersebut. Modusnya, dana diberikan pada guru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kriteria. Bahkan, ada yang bukan pada guru TPQ," sebutnya.

Dari alat bukti, penyidikan serta hasil audit jaksa dan BPKP atas korupsi dana honor guru TPQ ini, diketahui kerugian negara sebesar Rp3,9 miliar dari Rp6,4 miliar yang dialokasikan dari Dana Bansos Batam 2011.

Atas perbuatanya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP.

Editor: Dardani