PKB Gerah dengan Gerakan PAN yang Mau Masuk Kabinet

PKB Gerah dengan Gerakan PAN yang Mau Masuk Kabinet

Oleh : Surya

Rabu | 13-01-2016 | 16:57 WIB

Wakil Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan, jika PKB gerah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh politisi PAN, yang terus berusaha menyudutkan menteri-menteri PKB untuk direshuffle.

Seharusnya kalau memang mau masuk kabinet dan mendukung pemerintah tak harus menyudutkan orang lain dan membuktikan bahwa kinerjanya di DPR RI maupun di luar juga mendukung kebijakan pemerintah.

"Presiden Jokowi tahu siapa menteri yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat, memahami mana partai yang sejak awal berjuang dan berkeringat selama Pilpres sampai sekarang. Jadi, tidak usah mendesak dan mendekte Presiden Jokowi agar bisa masuk kabinet," tegas Cucun Ahmad pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Seharusnya kata Cucun Ahmad, kalau memang ingin masuk kabinet tidak usah membuat 'kegaduhan' politik antar partai politik pendukung pemerintah, agar pemerintah bisa bekerja dengan baik, DPR RI juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tidak terjadi instabilitas politik, sehingga usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

"Toh, reshuffle itu hak prerogatif presiden, dan Presiden Jokowi tahu siapa yang layak ditempatkan sebagai menteri apa, dimana, dan sebagainya. Karena itu tak perlu menyudutkan kader PKB. Apalagi berusaha membenturkan ormas Islam satu dengan yang lain. Padahal, itulah yang mengancam perpecahan di antara umat Islam sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya kader senior Muhammadiyah Djoko Susilo menafsirkan bahwa jatah menteri dari PKB yang ada di kabinet akan berkurang.

"Alasan utamanya kalau sebuah menteri itu direshufle kemungkinan besar dari partai itu kurang menunjukkan kinerja yang optimal," kata Djoko saat menghadiri seminar bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di Surabaya, Sabtu (9/1/2016) lalu.

Mantan Duta Besar Indonesia di Swiss ini mengatakan, kemungkinan besar menteri dari PKB yang akan dievaluasi oleh Presiden Jokowi antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Yang mendapaatkan evaluasi, kemungkinan jatahnya akan berkurang," jelasnya.

Selain menteri dari PKB kata mantan anggota Komisi I DPR RI dari FPAN itu, ada nama menteri lainnya yang harus dievaluasi dari kabinet kerja sebelumnya karena di ketahui lamban dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan terjadi.

"Di antaranya Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Agraria, Fery Mursyidan Baldan. Keduanya sangat lamban. Pendapat saya bahwa mereka layak diganti agar kinerja mereka tidak mengganggu program pemerintah atau kabinet lainnya," katanya.

Namun demikian, Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan jika pihaknya tidak ikut campur dalam reshuffle tersebut. Bahkan PAN tidak pernah minta-minta jatah menteri ke presiden.

"Minta-minta jatah menteri itu tidak pantas, dan reshuffle hak prerogatif presiden," ungkapnya.

Editor: Saurya