Dua Majelis Hakim Beda Pendapat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Setelah lama ditunda, akhirnya Majelis Hakim PN Tanjungpinang, Eriyusman SH dan Sugeng Sudrajat SH memvonis bebas terdakwa Dr Limaran Dwi Hartadi, terduga pelaku penggelapan Rp23,6 miliar dana pengadaan lahan karyawan PT Korindo Grup, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (22/12/2015).

Menariknya, pada putusan yang dibacakan secara bergantian itu, terjadi perbedaan pendapat (disenting opinion). Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim mengambil keputusan dengan jalan suara terbanyak (voting).

Di satu sisi, Ketua Majelis Hakim Bambang Trikoro SH menyatakan, terdakwa Dr Limaran Dwi Hartadi terbukti melakukan penggelapan dana pengadaan lahan PT Korindo Group, sebagaimana dakwaan JPU Jaldi Akri SH yang sebelumnya mendakwa Dr Limaran Dwi Hartadi dengan dakwaan alternatif pertama dan kedua dengan melanggar pasal 374 KUHP.

Bahkan, Bambang menilai terdakwa yang merupakan mantan pekerja PT Korindo Grup itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengelapan dana perusahaan.

Sedangkan di sisi lain, dua anggota Majelis Hakim, Eriyusman SH dan Sugeng Sudrajat SH, menyatakan kalau terdakwa Dr Limaran Dwi Hartadi, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dan menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang sudah dituduhkan kepadanya.

"Atas tidak terbuktinya dakwaan yang didakwaan JPU terhadap terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum," ujar Eriyusman dalam putusannya.

Namun, atas putusan bebas dua Majelis Hakim tersebut, JPU Jaldi Akri SH menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Putusan ini tentunya menuai kontropersi dan bahkan kasus tersebut disinyalir 'berbau suap'. Sebab, mulai dari tuntutan JPU Jaldi Akri SH yang hanya menuntut terdakwa Dr Limaran Dwi Hartadi dengan hukuman 2 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan, sampai kepada terjadinya ketidak-sepahaman hukum oleh ketiga Majelis Hakim di PN Tanjungpinang ini.