Freeport Dekati JK Melalui Aksa dan Erwin untuk Dapat Perpanjangan Kontrak

Setelah Setya Novanto Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Freeport Dekati JK Melalui Aksa dan Erwin untuk Dapat Perpanjangan Kontrak

Oleh : Surya

Senin | 21-12-2015 | 20:12 WIB

Aksa Mahmud dan Wapres Jusuf Kalla

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Terbongkarnya pertemuan pemilik Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob, dengan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa beberapa waktu lalu, yang tidak lain ipar dan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menunjukkan upaya-upaya Freeport yang serius melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak sebelum waktunya.

Hal ini dijelaskan Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, kepada awak media di Jakarta, Senin (21/12/2015), saat diminta tanggapan atas pertemuan dua pengusaha yang tidak lain adalah keluarga Jusuf Kalla dengan Jim Bob di Gedung Bosowa, beberapa waktu lalu.

Enny juga mengatakan bahwa sebelum pertemuan Aksa Mahmud, Erwin Aksa dengan Jim Bob, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin juga bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid, adanya juga surat jaminan Menteri ESDM Sudirman Said untuk memperpanjang kontrak Freeport sebelum waktunya.

"Semua itu menunjukkan betapa Freeport berupaya serius melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang bisa mempengaruhi perpanjangan kontraknya di Indonesia, terutama di Papua," ujarnya lagi.

Pendekatan atau upaya pihak Freeport baik melalui direktur utamanya di Indonesia maupun melalui pemiliknya Jim Bob, menurutnya adalah wajar.

Bahkan Jim Bob dan seluruh jajarannya juga akan terus melakukan berbagai langkah pendekatan kepada semua pihak yang bisa mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung terhadap nasib perpanjangan kontrak Freeport.

Jadi lanjut Enny, pertemuan dengan Setya Novanto, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa tentunya tidak mungkin dilakukan kalau misalnya Setya bukan ketua DPR atau Aksa dan Erwin bukan ipar atau keponakan wapres.

"Karena tidak mungkin misalnya Jim Bob mau bertemu dengan seorang pengusaha nasional biasa lainnya, kalau dia tidak tahu kalau pengusaha itu seperti Aksa dan Erwin punya kedekatan dengan pengambil kebijakan seperti wakil presiden," tambahnya.

Bagaimanapun menurut Enny, Freeport telah berinvestasi besar di Indonesia dan mendapatkan keuntungan dari hasil tambangnya di Indonesia. Sehingga tentunya Freeport sangat berkepentingan dengan investasi dan keuntungan mereka di Indonesia.

"Sekarang ini yang perlu dicermati itu adalah menjaga agar Freeport mematuhi segala kewajiban dan segala peraturan di Indonesia. Ini yang harusnya dijadikan acuan untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak Freeport," tegasnya.

Dia menambahkan, jika selama ini dan seterusnya Freeport tetap tidak mau menjalankan aturan dan kewajibannya, juga jika selama ini pemerintah diam terus, nanti kontrak diperpanjang.

"Yah tentunya masyarakat akan berpikir bahwa memang ada kongkalikong penguasa dengan Freeport," imbuhnya.

Enny pun menilai sangat wajar jika saat ini muncul persepsi di publik banyak upaya para peloby seperti Aksa Mahmud dan Erwin Aksa adalah demi kepentingan perpanjangan kontrak Freeport sebelum 2019.

"Jadi wajar saja jika orang punya persepsi seperti itu. Sebagai seorang wapres, JK kan punya peluang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Masyarkat tentunya tidak ingin kebijakan pemerintah nantinya kembali merugikan kepentingan nasional seperti dulu-dulu," pungkasnya.

Editor: Surya