DPP PDIP Minta Presiden Jokowi Copot Panglima TNI dan KSAD

Militer Diduga Terlibat Politik Praktis di Pilkada Kepri

DPP PDIP Minta Presiden Jokowi Copot Panglima TNI dan KSAD

Oleh : Surya

Jum'at | 18-12-2015 | 15:05 WIB

Dari kiri-kekanan (Pengacara Tim SAH Sierra Prayuna, Ketua bilang Hukum DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dan Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan akan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan KSAD Jenderal Mulyono, apabila tidak merespon laporan soal dugaan keterlibatan militer dalam Pilkada Kepulauan Riau (Kepri) pada 9 Desember 2015 lalu.

"Seharusnya Panglima TNi mengirim tim pencari fakta untuk melihat benar nggak intervensi TNI di Pilkada Kepri, bukannya malah membiarkan. Kalau laporan kita tak direspon, PDIP akan usulkan ke Presiden agar Panglima TNI dan KASAD dicopot," kata Trimedya di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Menurut Trimedya, keterlibatan militer di Pilkada Kepri sangat massif dengan cara melakukan mobilisasi dan intimidasi ke masyarakat agar tidak usah datang ke TPS, apabila tetap memilih pasangan Soeryo Respationo-Ansar Ahmad (SAH).

"Kita miliki bukti-bukti, bahkan saat pencoblosan banyak anggota TNI di TPS-TPS, itu kan harusnya tugas Polri melakukan pengamanan. Semua telah kita dokumentasikan dalam bentuk video dan foto," katanya.

DPP PDIP, lanjut Trimedya, tadinya tidak percaya militer terlibat politik praktis mendukung salah satu calon yang berlaga di Pilkada Kepri, dalam era demokrasi terbuka seperti saat ini. Namun, begitu melihat bukti-bukti keterlibatan milier, PDIP kaget dan hampir tidak percaya.

"Kita kaget TNI melakukan politik praktis, dari 269 Pilkada hanya di Kepri militer terlibat. Kok berani-beraninya TNI melakukan hal itu kepada calon yang didukung partai berkuasa. Kita tidak tahu apakah keterlibatan militer ini karena masalah bisnis atau test case untuk kembali ke politik praktis," katanya.

Tindakan politik praktis yang dilakukan TNI dalam Pilkada Kepri, katanya, tentu sangat mengejutkan berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi. Baca: Dandim Batam Pastikan TNI Tak Terlibat Politik Praktis, Tapi Bertugas sesuai Koridor

Makanya beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sudah menyentil Panglima TNI agar TNI netral dalam Pilkada. Presiden melihat TNI tidak netral," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menegaskan, apabila himbauan Presiden Jokowi saja sudah tidak dianggap sama sekali, nama baik TNI tentu akan tercoreng. "Warning dari Presiden itu harus disikapi dengan cepat oleh Panglima TNI. Sekarang ini nama baik TNI dipertarukan," katanya.

Terkait keterlibatan militer di Pilkada Kepri, DPP PDIP akan secara khusus melayangkan surat ke Presiden Jokowi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk menyikapi persoalan ini sesegera mungkin.

"Ini bukan sekedar calon PDIP kalah dan ketidaksukaan kelompok tentara tertentu terhadap Soeryo (Soeryo Respaitono), tetapi sudah menyangkut masalah netralitas TNI. PDIP nilai TNI mau kembali ke politik praktis di 2019, sekarang mereka test case di Pilkada Kepri," katanya.

Dwi Ria Latifa, Anggota Tim Hukum PDIP mengatakan, masalah keterlibatan TNI dalam Pilkada Kepri akan dibawa dibahas saaat Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI pada masa persidangan III Tahun 2015/2016 setelah masa reses depan.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Pak TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I. Masalah keterlibatan TNI di Pilkada Kepri akan dibahas dengan Panglima TNI," kata Dwi Ria.

Fakta mobilisasi
Sedangkan Sierra Prayuna, Ketua Tim Pengacara DPP PDIP dalam sengketa Pilkada mengatakan, DPP PDIP sudah mulai melakukan investigasi keterlibatan militer pada 8 Desember di Batam.

"Kita temukan fakta adanya mobilisasi TNI secara massif di beberapa tempat di Batam. Bahkan posko SAH dilempari bom rakitan, dan sampai sekarang tak jelas kasusnya," kata Sierra.

Selain itu, pihaknya juga menemukan mobil banyak terpakir di kawasan Nagoya, dan pos-pos perhitungan suara didominasi aparat TNI bersenjata, bukan Polri.

"Makanya kita mengambil kesimpulan , kalau tidak ada arahan yang jelas dari Dandim, tentu aparat TNI tidak akan bergerak di lapangan untuk mendukung calon tertentu," katanya.

Sierra mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan soal keterlibatan militer dalam Pilkada Kepri ini ke Bawaslu Kepri pada 10 Desember 2015 lalu, dengan nomor laporan : 00/4/TGBW/XII/2015.

"Sampai sekarang belum ada tindaklanjut, malahan diserahkan ke Bawaslu Provinsi yang kemudian dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil. Ini yang kita tidak mengerti, tapi PDIP akan mendesak Bawaslu untuk menerjunkan tim untuk melakukan investigasi," katanya.

Sierra menambahkan, pihaknya juga telah menemukan adanya kloning ponsel milik calon Gubernur Kepri Soeryo Respationo, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Ketim Tim Pemenangan Asmin Patros.

"HP Soeryo, Jumaga dan Asmin dikloning dipakai untuk mengirim SMS seperti meminta uang, kemudian kalau Soeryo terpilih Batam akan dijadikan tempat prostitusi dan seks bebas. Banyak temuan yang kita dapat," katanya.

Sierra yang juga menjadi kuasa hukum pasangan SAH mengatakan, pihaknya tengah menyusun gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diajukan tiga hari setelah penetapan pasangan terpilih yang dilakukan KPU Kepri.

"Paling lambat tiga hari setelah penetapan kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti kita sangat kuat, kita ingin ada pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kepri," katanya.

Editor: Surya