Kerusakan Hutan Di Batam Memprihatinkan

Batam, batamtoday - Komisi VII DPR RI turun ke Kota Batam, Senin (20/12) dan diterima Wakil Gubernur Provinsi Kepri, H. M. Soerya Respationo di gedung Graha Kepri lantai V. Kedatangan para anggota dewan dalam masa reses ini untuk menyerap aspirasi dari daerah dan juga ingin mengetahui kendala-kendala pembangunan di wilayah Kepri.

Adapun anggota Komisi VII yang datang  adalah Drh. Jhonny allen Marbun, MM, Halim Kalla, Ir. Nazaruddin Kiemas, Ir. H. Sugihono Karyosuwondo, Hj. Irna Narulita, SE, dan Bobby Adithiyo RIzaldy.

Selain dari kalangan pemerintahan, hadirnya juga dari Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam yang diwakili I Wayan Subawa, dan dari Pertamina hadir Gani, dan Direktur Utama PT PLN Batam, Sriyono D. Siswoyo. Turut juga hadir Assisten III Pemprov Kepri, Said Agil.

Dalam agendanya, Ir. Nazaruddin Kiemas menjelaskan DPR RI memandang Provinsi Kepri sebagai wliayah yang kaya akan sumber energi, namun masih banyak permasalahan yang menjadi tantangan utama seperti perlunya peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh peningkatan pasokan dan ketersediaan.

Dikatakannya, peningkatan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia belum dapat optimal, karena masih ada saja laporan terkait tumpang tindih kewenangan. Di sektor lingkungan hidup, Kepri jadi sorotan pusat terkait dengan maraknya pengrusakan lingkungan yang membawa dampak pada perubahan iklim.

"Keseimbangan antara pengembangan industri dengan perhatian terhadap lingkukngan masih minim," katanya.

Menurutnya perkembangan industri di kawasan ini harus diperhatikan, mengingat selama ini pengawasan dari pemerintah daerah terhadap lingkungan masih lemah.

Secara spesifik Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan gambaran dan informasi tentang kondisi kelistrikan dan masalah-masalah yang dihadapai oleh masyarakat dan Pemda serta perkembangan pembangunan sejumlah pembangkit listrik di Provinsi ini.

Lalu pelaksanaan program konversi pemakaian minyak tanah ke gas elpiji, serta ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat dan industri, termasuk keseiapannya terkait dengan rencana kebijakan pemerintah untuk pembatasan BBM bersubsidi.