Dikasih Anggaran Kecil

JAKARTA, batamtoday - Mendagri Gamawan Fauzi mempertanyakan komitmen stakeholder perbatasan yang hanya mengalokasikan mengalokasikan 16 persen dari total kebutuhan Rp 4,3 triliun, atau sebesar Rp 699, 5 miliar. Karena itu, kementerian/lembaga yang terkait dalam BNPP diminta untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.

"Anggaran saat ini masih rendah perlu ditingkatkan, sebab sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan penjagaan perbatasan. Dari total kebutuhan sebesar Rp 4,3 triliun, itupun baru 16 persen yang terakomodasi dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau sebesar Rp 699,5 miliar," kata Mendagri di Jakarta, Rabu (20/7/2011).

Di sela-sela 'Lokakarya Nasional Optimalisasi Pengelolaan dan Pembangunan Perbatasan' yang juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kalemdikpol Komjen Pol Imam Sujarwo dan para gubernur yang masuk kawasan perbatasan itu, Gamawan meminta kepala daerah juga ikut mendesak kementerian/lembaga meningkatkan pengalokasian dana perbatasan. "Kalau Mendagri sendiri kurang kuat, sehingga gubernur perlu ikut mendesak kementerian," katanya.

Mendagri mencontohkan, ada kementerian/lembaga yang hanya mengalokasikan 0,5 persen dari total usulan daerah, atau sebesar 293 miliar. Padahal proses perencanaan yang dilakukan BNPP secara menyeluruh dari tingkat kecamatan hingga nasional, yang akan distribusikan kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

"Bahkan untuk DAK bidang Sarana dan Prasana Kawasan Perbatasan tahun 2012 hanya berjumlah Rp 100 miliar, atau hanya sekitar 0,5 persen dari total DAK 2012 sebesar Rp 22 triliun," kata Gamawan yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini.

Sedangkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) HM Sani mengatakan, untuk mengoptimalkan penjagaan perbatasan akan membuat lapangan terbang di Letung, Jemaja, Kepulauan Anambas dan Tambelan, Natuna, serta akan menjadikan Bandara Ranai, Natuna sebagai lapangan terbang komersil sehingga bisa didarati pesawat-pesawat besar. "Kita sudah ada pembicaraan dengan menteri perhubungan, mudah-mudahan dapat terwujud dalam waktu dekat," kata Sani.

Selain itu, Pemprov Kepri juga merencanakan membangun pelabuhan internasional dan perikanan di Anambas dan Natuna. Sebab, lalu lintas perdagangan dari Selat Malaka ke Singapura melewati wilayah Kepri terutama di Anambas dan Natuna.

"Dengan pembangunan dua pelabuhan itu pelayanan ekspor juga bisa dilakukan di Kepri, tidak perlu ke Singapura. Dan kalau soal ikan, tidak akan habis-habisnya meskipun dicuri berkali-kali. Kita bisa bolehkan nelayan asing ngambil ikan di kita, tapi harus dibawa dulu ke Anambas dan Natuna baru di bawa keluar," katanya

Sani menambahkan, dari 19 pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga, saat ini baru ada empat pulau yang ada penduduknya, diantaranya Pulau Laut dan Pulau Subi yang statusnya telah diubah dari Desa menjadi kecamatan, sementara Pulau Nipah dijadikan pangkalan TNI AL.

Pemprov Kepri, lanjutnya, juga telah melakukan inovasi dengan membuka lahan pertanian seperti menanam padi di Anambas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana, yang sebelumnya dianggap mustahil. "Kita berharap 19 pulau tersebut kedepan dapat dihuni semuanya. Sekarang yang sidang kita pikirkan adalah transportasinya, ppaling tidak perlu ada bantuan kapal dari pemerintah," katanya.