Jangan Urus Sertifikat Tanah di BPN Lewat Calo

Jangan Urus Sertifikat Tanah di BPN Lewat Calo

Oleh : Harjo

Selasa | 02-09-2014 | 14:10 WIB

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, Sugiarto.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Masih adanya keluhan lambannya pengurusan surat sertifikat tanah dari masyarakat Bintan, disikapi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, Sugiarto SH MH, dengan menyampaikan agar pihak yang bersangkutan untuk langsung datang ke kantor BPN dan tidak melalui pihak ketiga.

"Biar masyarakat lebih memahami dan mengetahui sejauh mana proses surat yang diurus di BPN, hendaknya yang bersangkutan bisa menannyakan langsung ke kantor BPN. Bisa jadi karena masih ada administrasi yang belum lengkap dan harus dilengkapi, karena yang lambat biasa karena masih kurang lengkapnya administrasi yang diajukan," terang Sugiarto kepada BATAMTODAY.COM di Bintan Bunyu, baru-baru ini.

Karena menurutnya, di kantor BPN sendiri sudah ada aturan main secara resminya, apabila ada masyarakat yang mengurus sertifikat tanah termasuk masalah biaya dan lamanya pengurusan kalau memang dokumennya sudah lengkap.

"Silahkan masyarakat datang kalau memang tidak ada kekurangan administrasi, jelas pengurusan akan cepat selesai. Karena semuanya sudah jelas berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pihak kantor BPN siap memberikan pelayanan untuk itu," imbuhnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Bintan Utara, Heri Sugianto, di Tanjunguban, Selasa (2/9/2014), menyampaikan harapannya agar pihak BPN bisa lebih trasparan terkait masalah biaya pengurusan sertikat tanah.

Informasi yang diterima masyarakat justru biaya pengurusan sertifikat masih di kisaran sekitar Rp 4 juta, bila perlu pihak BPN melakukan sosialisasi. Hal tersebut belum lagi, ditambah untuk biaya pembuatan rekomendasi dari pihak kehutanan.

"Selaku warga kita berharap pihak BPN bisa lebih trasparan, bila perlu dilakukan sosialisasi baik teknis pengurusan dan biaya yang harus dikeluarkan sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan tidak terjebak dengan para calo yang bermain, untuk memafaatkan kelemahan atau ketidaktahuan dari masyarakat," harapnya.

Di sisi lain, kata Heri, masalah biaya pengurusan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Bintan, juga sudah selayaknya disampaikan secara resmi. Karena aturan perlunya rekomendasi menjadi salahsatu syarat untuk mengurus sertifikat tanah batu akhir-akhir ini baru di berlakukan.

"Kalau memang itu untuk negara, masyarakat tidak keberatan untuk membayarnya. Tetapi yang ditakutkan justru biaya yang dikeluarkan justru hanya untuk kepentingan oknum tertentu pemegang kebijakan," imbuhnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kagum dengan Kesederhanaan, Ketua Si Raja Oloan Batam Dukung dan Doakan Nyanyang Menang

Sekjen PBB Beri Dukungan Dua Prajurit TNI yang Diserang Israel Saat Bertugas sebgai UNIFIL di Lebanon

Panggilan Hati Ingin Mengabdi Bangun Daerah, Alasan ASLI Maju Pilwako Batam

Bea Cukai Batam Lagi-lagi Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 26,9 Miliar

Silaturahmi dengan Pedagang Pasar Penuin, Nuryanto Prioritaskan Sayuran Petani Lokal

40 Negara Ramai-ramai Kutuk Serangan Israel ke Prajurit PBB di Lebanon

Batam Banyak Butuh Guru, Tapi Honorer Jadi Prioritas, Bukan Lulusan PPG

Sturman Sebut Ekspor Pasir Laut Fasilitasi Penambahan Wilayah Singapura, Bakal Banyak Pulau Tenggelam di Kepri

Amsakar-Li Claudia Janjikan Seragam Sekolah Gratis, Ringankan Beban Orang Tua

Gelap dan Minim Rambu, Pegawai RSJKO EHD Tanjunguban Alami Kecelakaan di Jalan Indunsuri Lobam

Perusahaan Temui Langsung Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan Kebun Sayur Marina

Progres Capai 76 Persen, Pengerjaan Bundaran Punggur Ditargekan Selesai Desember 2024

Musda V dan Muscab IV HIMNI Kepri Sukses Digelar, Amsakar Tekankan Tiga Hal Ini

Satlantas Polresta Tanjungpinang Gelar Lat Pra Ops Zebra Seligi 2024

Warga Geger Penemuan Mayat di Semak-Semak, Diduga Korban Hilang di Gunung Kijang