Terfokus Kegiatan Seremonial

Jakarta, batamtoday - Kinerja pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di bawah kepemimpinan Gubernur HM Sani saat ini berjalan lambat seperti keong. Kinerja Pemprov Kepri yang hanya terfokus pada kegiatan seremonial dan menghambur-hamburkan anggaran daerah,  sementara kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur dan daya saing daerah kurang menjadi prioritas.

"Progress report jalan pembangunan di Provinsi Kepri berjalan seperti keong atau kura-kura. Gubernur kita sekarang ini, M Sani, lebih suka pada kebijakan politis seremonial bukannya menggenjot pembangunan infraktrukur, daya saing daerah dan daya beli masyarakat. Itu yang paling utama," kata Benny Horas Panjaitan, mantan Anggota DPD Kepri, di Jakarta, Jumat, 13 Mei 2011.

Menurut Benny, Kepri di bawah kepemimpinan Sani mengalami kemunduran dan kemorosotan dalam segala bidang, sehingga tidak lagi menarik untuk investasi. Hasil evaluasi penyelenggaran daerah otonom hasil pemekaran (EDOHP) dan evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah (EKPPD) yang diselenggarakan Kemendagri menempatkan Provinsi Kepri di peringkat 5 dan 16.

"Ini jelas memalukan, letak geografis Kepri lebih unggul. Seharusnya peringkat Kepri di peringkat pertama, ini pasti karena kesalahan manajemen dalam mengelola pemerintahan daerah," katanya.

Benny mengatakan, selaku Gubernur Kepri, HM Sani tidak memiliki visi untuk memajukan Kepri karena sebenarnya sudah dibahas dalam Musrembang. Disamping itu, Anggaran Provinsi Kepri yang cukup besar mencapai Rp 2 triliun berasal dari APBD dan APBN, serta ditambah APBD kabupaten/kota yang nilai mencapai Rp 5 triliun seharusnya bisa meningkatkan pembangunan di Kepri.

"Namun faktanya anggaran habis untuk kegiatan yang tidak jelas, untuk kegiatan pembangunan kurang menjadi tujuan utama sehingga penyerapan anggaran tidak optimal. Saya kira Top Managemen di Kepri (Gubernur Kepri HM Sani) tidak memiliki jiwa kepemimpinan  dan tidak bisa mengkoordinir kabupaten/kota," katanya.

Benny menegaskan, Provinsi Kepri masih jauh lebih baik dipimpin ketika dipimpin Ismeth Abdullah selaku Gubernur Kepri dan mantan Ketua Otorita Batam. Ismeth, lanjutnya, jauh berprestasi dalam menarik investasi dan membangun daerah, termasuk menggolkan penetapan 3 wilayah di Kepri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun dengan fasilitas free trade zone.

"Jangankan mau menarik investasi, mempertahankan yang sudah ada saja tidak bisa. Ismeth itu jauh lebih bagus dan berprestasi dibandingkan Sani. Pemerintahan Sani sekarang mengalami kemunduran dan jalan ditempat. Pembangunan yang dilakukannya berjalan seperti keong atau kura-kura," katanya.

Seperti diketahui, dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran (EDOHP) dan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang diselenggarakan pemerintah beberapa waktu lalu, peringkat Provinsi Kepri mengecewakan. Dalam EDOHP terhadap Kepri berada di peringkat 5 dari 7 provinsi yang dievaluasi, sedangkan dalam EKKPD Kepri berada di peringkat 16 dari 33 provinsi.

Peringkat Kepri di dalam EDOHP kalah dari Provinsi Maluku Utara, Gorontalo, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara, serta Kepri hanya lebih baik baik dari Banten dan Papua Barat. Evaluasi DOHP menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik dan daya saing.

Pada evaluasi tersebut, tingkat peningkatan pada kesejahteraan masyarakat di Kepri hanya sekitar 30,63 persen, sedangkan good govenance mencapai 74,53 persen. Sementara pelayanan publik sekitar 42,27 persen dan daya saing hanya 37,52 persen.

Peringkat EKKPD tertinggi secara nasional diduduki Provinsi Sulawesi Utara, diikuti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jawa Timur, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Jawa Barat dan Kepulauan Riau yang bertengger di peringkat 16.