Tanjungpinang, batamtoday - Keberadaan Pelabuhan Jeti (tempat loading/muat bauksit) Alam Indah Purnama Panjang (AIPP) di Sei Timun, Tanjungpinang mengancam kehidupan nelayan sekitar, karena hilir mudiknya tongkang berukuran besar yang mengangkat hasil tambang bauksit, yang melewati wilayah laut para nelayan biasa menangkap ikan.

Demikian dikeluhkan para nelayan di Sei Timun kepada Beni anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, saat Beni melakukan peninjuan ke lokasi pelabuhan AIPP, beberapa waktu lalu.

A Bing salah seorang nelayan di Sei Timun kepada Beni mengatakan, akibat hilir mudiknya kapal-kapal tongkang besar, para nelayan yang turun melaut tidak lagi mendapati ikan, karena ikan-ikan sudah menyingkir dari lokasi penangkapan.

"Kalau kita turun ke laut, sudah tidak ada lagi ikan, tongkang setiap hari lalu-lalang di sini, ikan-ikan pun menjauh," ujarnya kepada Beni.
 
Dulu, kata A Bing, daerah perairan ini merupakan daerah yang mempunyai banyak ikan dan udang dan mudah didapat, karena selain airnya masih jernih, hutan bakau di seputaran alur laut itu masih rimbun.

"Sekarang, hu,,h, sudah tak biasa harap lagi. Kalu dulu penghasilan kita dari menangkap ikan disini bisa mencapai 80 hingga 100 ribu setiap harinya, sekarang, nak cari ikan untuk lauk aja susah," kata A Bing lagi.

A Bing juga mengakui kalau dirinya  bersama sejumlah rekan-nya nelayan lain memang mendapatkan kompensasi dari aktifitas operasional penambangan bauksit PT AIPP. Namun, menurutnya, jumlah yang mereka terima sangat minim , tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Memang ada konpensasi, tapi hanya 400 ribu sebulan, dan hal ini jelas tidak cukup, bagaimana kita mau menyekolahkan anak, sementara hasil dari menangkap ikan sudah tidak bisa diharap," ujarnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Tanjungpinang Beni SH mengatakan, akan menyampaikan keluhan nelayan tersebut kepada pihak perusahaan pertambangan PT AIPP untuk mencarikan solusi  dan jalan keluar bagi para nelayan di Sei Timun.

Namun demikiaan, Beni juga mengaku merasa heran, dengan pemberiaan izin pembangunan dan pembuatan pelabuhan yang digunakan PT AIPP untuk bongkar muat dialur laut yang relatif sempit tersebut.

"Pelabuhaan ini juga terkesan dibuat asal jadi, dan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dalam UU pelayaran," ujarnya.

Hal itu, kata Beni, terlihat dari tidak adanya analisis dampak lingkungan dari pihak PT AIPP, serta minimnya rambu-rambu di daerah pelabuhaan hingga terkesan tidak mengindahkan keselamatan orang lain.

"Hal ini akan kita sampaikan, dan meminta dinas perhubungan Kota Tanjungpinang dapat memperhatikan ini, karena jika dibiarkan, keberadaan pelabuhaan ini akan membahayakan nelayan dan kapal yang melayari alur laut daerah ini," pungkasnya.