Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Massa Buruh Bakar Keranda di depan Istana

Aksi Buruh Fokus pada Isu BPJS dan Outsourching
Oleh : Redaksi/TN
Minggu | 01-05-2011 | 14:33 WIB
mmayday.jpg Honda-Batam

Aksi massa buruh terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian did epan Istana Negara pada aksi memperingatai Mayday, Minggu 1 Mei 2011. (Foto;Ist).

Batam, batamtoday - Puluhan ribu masssa buruh yang datang dari berbagai pelosok mengkonsentrasikan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, pada peringatan Mayday, Minggu 1 Mei 2011, dan membakar keranda mayat sebagai simbolisasi matinya keadilan di Indonesia.

SBY selaku Presiden dinyatakan tidak berpihak kepada rakyat terutama massa buruh, karena hingga dua kali periode pemerintahanya,  SBY belum juga mensahkan  RUU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) .

Presiden SBY sendiri memilih menyingkir ke wilayah Bogor, dan melakukan kunjungan ke pabrik di wilayah tersebut, diantaranya ke wilayah Cileungsi dan Gunung Putri. Rencananya SBY akan melakukan dialog dan dilanjutkan makan siang dengan para buruh.

Sementara itu sekitar 14.000 massa buruh bergesekan di depan Istana dengan aparat kepolisian yang dilengkapi dengan tameng, Massa buruh terus mendesak aparat kepolisian untuk dapat maju lebih dekat lagi ke pagar Istana, meski tahu 'sang penghuni' sedang tidak berada di tempat

Berbagai instrumen aksi, dibakar massa buruh, termasuk keranda tiruan, sehingga membuat asap mengepul di sekitar kompleks Istana Negara. Polisi sigap segera memadamkan kobaran api.

Aparat nampak siap mengantispasi aksi buruh pada peringatan Mayday ini, bukan saja dalam hal jumlah, tetapi juga dukungan peralatan, mulai dari mobil Barakuda, mobil Water cannon, hingga Panser, nampak standby di sekitar Istana.

Aksi Mayday tahun ini berkonsentrasi pada dua isu besar yaitu soal RUU BPJS dan Outsourching. Aksi Buruh menuntut pemerintah segera mensahkan RUU BPJS sebagai kelengkapan dari UU SJSN (Sistim Jaminan Sosial Nasional) yang telah disahkan pada tahun 2004 pada masa pemerintahan Megawati Sokearnoputri.

Aksi massa juga menuntut dihapusnya sistim outsourching dalam sistim ketenagakerjaan di Indonesia, karena sistim tersebut dinilai hanya menempatkan buruh sebagai alat produksi semata, dan sistim tersebut membuat daya tawar buruh hilang terhadap pemilik modal.