Rekomendasi dari Hasil Pertemuan Komite II DPD RI

BATAMTODAY.COM, Batam - Hasil rapat kerja Komite II DPD RI di gedung DPD Batam, Sekupang, menghasilkan beberapa poin rekomendasi, diantaranya sertifikat lahan tetap berlaku dan tak ada hutan lindung di Batam.

"Setelah dilakukan diskusi dan tanya jawab, ada beberapa kesimpulan dari hasil rapat yakni salah satunya sertifikat lahan yang dipegang masyarakat tetap berlaku," ujar Djasarmen Purba, anggota DPD asal Kepri, Kamis (3/10/2013).

Menurutnya dari hasil rapat bersama BP Batam, Otorita Batam, Apindo Kepri serta Ditjen Perencanaan Kawasan Hutan Kemenhut ada beberapa poin yang disepakati bersama.

Komite II DPD RI memandang bahwa Pemerintah Kota Batam dan BP Batam serta Pemerintah Pusat perlu duduk bersama untuk mensinergikan pandangan dan pendapat agar permasalahan SK Menhut 463 tahun 2013 dapat bisa diselesaikan.

Djasarmen juga mengatakan dalam pertemuan tersebut disepakati sertifikat dan dokumen yang diterbitkan diintansi yang berwenang tetap sah dan mengikat secara hukum serta bisa dilakukan transaksi di seluruh intansi terkait, seperti perbankan.

"Sambil menunggu revisi terhadap SK Menhut menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang pasalnya dokumen dan sertifikat berjalan  dengan status semula sebelum diterbitkannya SK Menhut 463. Dokumen yang ada di tangan masyarakat itu tetap sah dan berlaku," kata Djasarmen.

Sebenarnya, kata Djasarmen, dari Komite II DPD RI sudah menyurati Presiden Republik Indonesian bahwa permasalahan hutan lindung ini harus segela diselesaikan dengan baik agar masyarakat yang mempunyai sertifikat dan dokumen lahan tidak khawatir dan resah.

Dia juga mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Kehutanan untuk membahas persoalan ini, mengingat kisruh lahan bukan hanya terjadi di Batam saja, melainkan juga di Riau, Maluku dan Bali.

"Menhut tidak boleh diwakili dalam pertemuan nanti," kata dia.

Editor: Dodo