Bangun Budaya Malu

Jakarta, batamtoday - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, belajar dari kasus video porno Anggota DPR dari PKS maka, bila DPR dan lembaga legisalatif di daerah ingin membangun budaya malu dan bertanggungjawab, maka anggota Dewan yang bermasalah dan terbukti secara hukum disarankan mundur dari DPR atau DPRD.

"Saya sepakat yang jelas-jelas dimuka publik salah, yang tertangkap salah. Maka harus budayakan malu, dan menyatakan mundur. Apalagi yang tertangkap tangan korupsi," kata Marzuki di Jakarta, Rabu (13/4/2011).

Menurut Marzuki, apa yang telah dilakukan patut ditiru Anggota Dewan lainnya baik di DPR dan DPRD, yang bermasalah dengan hukum, tidak hanya yang terlibat kasus video porno, tetapi juga mereka yang terlibat korupsi, asusila atau pidana lainnya harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawabnya.

Dalam kasus Arifinto, Marzuki melihat ada dua posisi, yakni azas praduga tak bersalah dan membangun budaya malu yang bertanggungjawab. "Kita ingin budaya malu, bertanggung jawab. Dengan kebebasan sekarang ini, bisa saja seseorang itu diisukan, dituduh seolah-olah bersalah, padahal yang bersangkutan tidak melakukan itu," katanya.

Marzuki menilai,  dalam membangun budaya yang lebih baik di DPR maupun di legislatif daerah, langkah Arifinto layak dijadikan contoh. Sebab, tindakan menonton gambar porno di DPR menuntut tanggung jawab kepada rakyat. "Saya sepakat yang sudah jelas di muka publik salah ya budayanya itu langsung nyatakan berhenti," katanya.

Mengenai surat pengunduran diri Arifinto Marzuki mengaku surat pengunduran diri tersebut belum sampai ditangan pimpinan DPR.  Meski demikian, Marzuki menilai ulah Arifinto menonton video porno dalam rapat paripurna DPR pekan lalu, susah mengingkarinya. Apakah itu terbuka atau sengaja.

"Apapaun terlihat salah. Kok sidang paripurna melakukan sesuatu di luar agenda. Kalau itu saya setuju perlu dibudayakan budaya malu," katanya..

Terkait kasus hukum anggota DPR lainnya, Marzuki menilai perlu pembuktian. Menurutnya tak adil jika bersangkutan mundur tanpa ada keputusan hukum yang tetap. "Kalau yang belum jelas ini yang masih diperdebatkan," katanya.