Upah Karyawan Kopkar Pertamina di Bawah UMK

TANJUNGUBAN, batamtoday - Pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan akhirnya turun ke Pertamina Tanjunguban menyusul laporan pembayaran gaji karyawan Kopkar Pertamina yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan 2013.

Hasfarizal Handra, Kepala Disnaker Bintan kepada batamtoday saat dihubungi Rabu (3/7/2013) menyampaikan, pihaknya sejak mendapatkan informasi adanya ketidakberesan masalah pembayaran upah karyawan Kopkar Pertamina sudah menurunkan pegawai bidang pengawasan tenaga kerja. 

"Kita sudah menurunkan pegawai Bidang Pengawasan Tenaga kerja ke Kopkar Pertamina untuk mempertanyakan penyebab tidak diberlakukannya UMK Bintan di perusahaan BUMN tersebut," tegas Hasfarizal.

Tetapi katanya, terkait hasil dari pengawasan yang melakukan cek ke lapangan, sampai sejuuh ini belum bisa diketahui secara persis."Karena saya masih di luar daerah dan belum mendapatkan laporan resmi dari petugas yang turun ke lapangan," imbuhnya.

Terkait berita sebelumnya, sumber batamtoday menerangkan masalah pembayaran gaji di bawah standar UMK oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pertamina Tanjunguban, terhadap sekitar 100 karyawannya, memang belum ada kejelasan, bahkan nasib karyawan semakin terkatung-katung. Karena upah yang di bawah standar tersebut sudah berlangsung sejak Januari 2013 atau pasca ditetapkannya UMK Bintan oleh Gubernur Kepri sebesar Rp 1,9 juta.

Selain, gaji masih menerima gaji Rp 1,33 juta, Kopkar juga belum membayar uang lembur, uang ship serta tidak ada pertanggungjawaban iuran wajib Rp  20 ribu per bulannya.

Guntur Mewengkang, Kepala Pertamina Tanjunguban, dikonfirmasi terkait masalah pembayaran upah di bawah standar UMK dan proses PHK salah satu Kapten Tugboat rekanan Pertamina, buntut dari penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukannya dengan sejumlah oknum Pertamina,  sampai sejauh ini masih memilih bungkam, walau beberapa kali dihubungi baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon.

Editor: Dodo