BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan dapat meraih penghargaan Anugerah Adipura di tahun 2013 ini. Guna meraih penghargaan tersebut, berbagai program dilaksanakan Pemko Batam, antara lain mulai membersihkan sejumlah pasar dan area publik yang awalnya kotor dan disulap demikian rupa sehingga akhirnya bersih dan asri.

Pantauan batamtoday, di sejumlah daerah di Batam, seperti Pasar Tos 3000 Nagoya yang awalnya terlihat kotor dan disesaki dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan hingga siang hari, kini mulai tertib dimana PKL hanya dibatasi berjualan sampai pukul 8 pagi saja.

Begitu juga dengan beberapa pasar dan area publik lain di Batam, bahkan pemilik warung kopi yang biasa dapat menempatkan meja jualan mereka hingga di pinggir toko, kini tak diberikan izin sampai penilaian dari tim Adipura selesai melakukan penilaian di Batam.

Ketua LSM Gebrakan Bersama Rakyat (Gebrak) Batam, Uba Ingan Sigalingging menilai kinerja yang dilakukan Wali Kota Batam dan jajarannya tak ubahnya seperti tukang tambal ban.

"Seharusnya Wali Kota Batam di akhir masa jabatannya ini harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bukan masih harus belajar. Ini tidak, malah program yang dilakukannya malah seperti tukang tambal ban saja," tegas Uba.

Dijelaskannya, maksud dari tukang tambal ban ini adalah Pemko Batam dan jajarannya jangan hanya melakukan program dengan tambal sulam saja. Di saat ada ajang seperti ini baru mulai melakukan bersih-bersih dan menata sejumlah pasar dan area publik agar tampak bersih dan asri.

"Jika seperti ini, Pemko Batam terkesan menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi di Batam hanya sekedar mengejar ajang yang sedang diperebutkan agar meraih status kota bersih namun penuh kepura-puraan," kata Uba.

Senada dengan yang dikatakan Uba, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepri, Hardi Selamat Hood, juga mengatakan, seharusnya yang menjadi juri dalam ajang ini adalah media dan masyarakat, sebab masyarakatlah yang merasakan ini semua.

"Selama ini Adipura hanya ajang penghargaan untuk pemerintah kota dan bukan untuk masyarakat. Padahal yang merasakan imbasnya langsung adalah masyarakat," kata senator asal Kepri ini.

Seharusnya, lanjut Hardi, penilaian yang sesungguhnya untuk penilaian Adipura adalah penilaian gabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan kenyataan di lapangan dan masyarakat, sehingga penilaian itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atas kemenangan tersebut.

Sementara itu, praktisi hukum di Batam, Taba Iskandar, mengatakan bahwa ajang penilaian Adipura tak lepas dengan kepura-puraan dan penuh kongkalikong.

"Ajang Adipura yang selama ini bisa direbut Kota Batam tak lepas dari kongkalikong dan dapat diraih dengan dibeli," kata Taba.

Seharusnya, Wali Kota Batam dapat mempertahankan penghargaan tersebut dengan program-program yang kontinyu tanpa embel-embel yang kesannya negatif dan mengejar piala saja.

"Selama ini Batam dikatakan sebagai Bandar Dunia Madani, seharusnya Wali Kota Batam dapat menunjukkan itu dan salah satunya bahwa Batam adalah kota bersih dan asri," ujar Taba menegaskan.

Editor: Dodo