"Sedangkan sisanya, mereka mengatakan sampai saat ini masih dalam tahap pengurusan, dan minimal 50 hari ke depan sudah akan disetorkan ke rekening kas daerah," sebut Siswanto.

Dengan adanya jaminan penyetoran dana ini, tambah Siswanto, pihaknya menyimpulkan tidak ada lagi nilai kerugian negara atas dugaan korupsi Rp3,8 miliar kelebihan pembayaran 20 persen proyek Jembatan Sei Terusan Tanjungpinang pada 2010 itu.

"Selain itu, kepala dan direkturn Jasa Raharja juga mengatakan, kalau klaim dana asuransi dari jaminan pelaksanaan PT Astaka Karya ini, sebelumnya sudah diurus sejak November 2012 lalu. Namun hingga saat ini belum selesai, dan masih menunggu sampai 50 hari ke depan," kata Siswanto menjelaskan.

Diberitakan batamtoday sebelumnya, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah memeriksa sekitar 11 saksi, mulai dari panitia lelang proyek, dua kuasa pengguna anggaran (KPA) dan PPTK, termasuk Kepala Kinas PU Kota Tanjungpinang yang menjabat pada 2010 hingga 2011, serta konsultan perencana dan pengawas. Bahkan Direktur PT Astaka Karya bersama pimpinan asuransi Jasa Raharja juga sudah diperiksa.

"Jika dalam 50 hari ke depan, pihak asuransi dan perusahaan tidak dapat mengembalikan dana kelebihan pembayaran Rp 3,8 miliar, maka kasus ini akan langsung kita limpahkan ke Pidsus guna dilakukan penyidikan," ujar Siswanto.

Dalam proyek multiyears pembangunan Jembatan Terusan Sei Carang, Pemerintah Kota Tanjungpinang memenangkan PT Astaka Karya pada dengan nilai kontrak Rp 23,059 miliar, yang akan berlangsung selama 3 tahun dengan persentase 20-40-40 persen.

Tragisnya, setelah PT Astaka Karya dinyatakan sebagai pemenang tender, pihak perusahaan langsung mencairkan dana Rp5,9 miliar dana proyek tahap pertama dan tahun pertama pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam satu tahun pelaksanaan perusahaan plat merah ini, mengaku pailit dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Terusan Sei Carang.