Polres Bintan Terus Dalami Pengadaan Alkes RSUD Kepri Senilai Rp8 Miliar

Polres Bintan Terus Dalami Pengadaan Alkes RSUD Kepri Senilai Rp8 Miliar

Oleh : arj/dd

Rabu | 23-01-2013 | 14:37 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Kapolres Bintan, AKBP Octo Budhi Prasetyo, memastikan kalau pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terhadap proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp 8 miliar di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri di Tanjunguban.

Penyelidikan yang dilakukan pihaknya, termasuk penelusuran apakah benar harga alkes tersebut senilai Rp 8 miliar. Kalau memang benar harganya senilai Rp 8 miliar, tentunya harus dibuktikan dengan bukti pembelian. Untuk itu, polisi juga akan mengecek di mana alkes tersebut dibeli, termasuk soal merek alat apakah sesuai dengan bestek.

"Pembelian alkes akan terus ditelusuri, termasuk mengecek apakah alat tersebut baru atau bekas saat dibeli. Pasalnya, berdasarkan informasi ada alkes yang dibeli tadi sudah rusak," ujar Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo, Selasa (23/1/2013).

"Apakah alkes yang rusak tersebut telah rusak saat baru dibeli, untuk itulah polisi juga menyelidiki bagaimana proses pengadaan alat yang akhirnya tak terpakai tersebut sampai bisa dikeluarkan," tambahnya.

Dikatakan Octo, kebijakan pengadaan alkes tadi semestinya juga harus didukung oleh keberadaan operator. Kalau tidak ada operatornya, otomatis alat tersebut tidak bisa dioperasionalkan. Berkenaan dengan ini, penyidik juga telah memintai klarifikasi terhadap pihak rumah sakit. "Sudah ada yang dimintai klarifikasi," katanya.

Sebelumnya, penyidik Polres Bintan telah memanggil sejumlah pihak terkait di RSUP Kepri Tanjunguban terkait tidak dioperasikannya alat benama Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Hemodialisa. Alat senilai Rp8 miliar yang dianggarkan dari APBD Kepri tahun 2010 dan tahun 2011 sampai saat ini belum dimanfaatkan.

Peralatan medis, berupa polymerase chain reaction (PCR) senilai Rp5 milliar dari APBD Kepri tahun 2010 dan hemodialisa (Hd) senilai Rp3 milliar dari APBD Kepri tahun 2011. Pihak rumah sakit semestinya saat mengusulkan anggaran suatu alat harus melihat kebutuhan di masyarakat, namun, alat yang diminta pihak rumah sakit ternyata tidak dioperasikan.

TERKINI
POPULER

Kadin Indonesia Dorong Peningkatan Pembangunan Ekonomi

Prancis Larang Atlet Berhijab di Olimpiade Paris, Tak Ada Perlawanan?

Ide Terakhir

Jadi Tempat Favorit Bunuh Diri, Candra P. Pusponegoro Ruqyah Jembatan Barelang

Ratusan Warga Rempang Demo Tolak Relokasi dan Proyek PSN Rempang Eco-City

Irman Gusman Dipastikan Jadi Salah Satu Anggota DPD RI Mewakili Sumbar Usai PSU

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

Ubah Sampah Jadi Bernilai Ekonomi, Marlin Agustina Buka Pelatihan Pilah Sampah

PLN Batam Sosialisasi Kelistrikan kepada 48 Kelurahan di Kota Batam

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Polri Tangkap Tersangka Scam Online Internasional, Kerugian Korban Rp 1,5 Triliun

Ini Peran 7 Tersangka Penggelapan 20 Ribu Motor dari Indonesia ke Luar Negeri

Putusan Inkracht, Terpidana Kapten MT Arman 114 Resmi Jadi Buronan Kejari Batam