Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Indonesia Harus Siap Hadapi Dampak Perang Iran, Persatuan Nasional Jadi Kunci
Oleh : Opini
Senin | 16-03-2026 | 09:48 WIB
1303_arief-komisaris-pelindo1.jpg Honda-Batam
Arief Poyuono. (Istimewa)

Oleh Arief Poyuono

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat Indonesia agar bersiap menghadapi kemungkinan masa sulit akibat konflik yang berkembang di Timur Tengah.

Menurut Prabowo, situasi geopolitik global saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu. Perseteruan antar kekuatan besar dunia berpotensi menyeret negara-negara lain ke dalam dampak konflik yang lebih luas.

"Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Kekuatan besar sedang bertikai dan bisa menyeret bangsa-bangsa lain ke dalam situasi yang sulit," ujar Prabowo.

Ia menegaskan, meski Indonesia berada jauh dari pusat konflik, dampak perang tetap bisa dirasakan, terutama di sektor ekonomi global.

Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap potensi krisis yang mungkin terjadi. Menurutnya, bangsa Indonesia harus berani menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

"Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak boleh menutupi masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja," tegasnya.

Dalam situasi seperti ini, seluruh elemen bangsa dinilai perlu memperkuat persatuan nasional. Pemerintah, elite politik, tokoh masyarakat, pengusaha, buruh, petani, mahasiswa hingga organisasi keagamaan harus bersatu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Soliditas nasional dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keselamatan bangsa.

Dampak Global Perang Iran

Konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini tidak lagi sekadar krisis geopolitik regional. Ketegangan tersebut mulai memicu guncangan ekonomi global yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari energi hingga pangan.

Dalam era modern, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga berdampak pada jalur perdagangan internasional, pasar keuangan, serta kehidupan ekonomi masyarakat di berbagai negara.

Sejumlah analis internasional menilai arah konflik ini sangat bergantung pada keputusan politik Amerika Serikat. Ketidakpastian tersebut membuat prospek berakhirnya krisis menjadi sulit diprediksi.

Selama tujuan politik negara-negara yang terlibat belum jelas, dunia diperkirakan akan terus menghadapi dampak ekonomi yang berlapis.

Lonjakan Harga Energi

Sektor energi menjadi yang paling cepat merasakan dampak konflik. Jalur strategis seperti Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia.

Setiap hari sekitar 20 juta barel minyak atau hampir seperlima konsumsi minyak global melewati selat tersebut.

Ketika konflik mengganggu jalur ini, harga minyak langsung melonjak tajam. Dari sebelumnya di bawah 70 dolar per barel pada akhir Februari, harga kini mendekati 120 dolar per barel.

Bahkan sejumlah analis memperkirakan harga minyak berpotensi menembus 150 hingga 200 dolar per barel jika konflik berlangsung lama.

Gangguan pada jalur ini juga menimbulkan kekhawatiran karena dunia tidak memiliki cadangan pasokan yang cukup untuk menggantikan volume minyak yang hilang dalam waktu singkat.

Negara-negara pengimpor energi seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, hingga Tiongkok diperkirakan akan merasakan dampak paling besar.

Lonjakan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga.

Negara Mulai Ambil Langkah Darurat

Beberapa negara bahkan mulai mengambil kebijakan darurat untuk menekan konsumsi energi.

Di India, sejumlah restoran memperingatkan kemungkinan penutupan karena pemerintah memprioritaskan pasokan gas untuk rumah tangga.

Thailand menunda perjalanan dinas ke luar negeri bagi pegawai negeri untuk menghemat energi. Filipina menerapkan skema minggu kerja empat hari di sebagian instansi pemerintah, sementara Vietnam mendorong kebijakan bekerja dari rumah.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa dunia mulai memasuki fase ekonomi yang dipengaruhi situasi perang.

Ancaman Krisis Pangan

Selain energi, konflik juga berpotensi mengganggu perdagangan pupuk global. Sekitar 30 persen ekspor pupuk dunia --termasuk urea, amonia, dan fosfat-- melewati jalur Selat Hormuz.

Jika distribusi pupuk terganggu, biaya produksi pertanian akan meningkat. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan di berbagai negara.

Negara-negara berkembang diperkirakan akan merasakan dampak paling berat karena ketergantungan terhadap impor pupuk dan keterbatasan produktivitas pertanian.

Krisis energi yang berkepanjangan berpotensi berkembang menjadi krisis pangan global.

Indonesia Juga Berpotensi Terdampak

Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi dan bahan baku pupuk, Indonesia tidak sepenuhnya kebal dari dampak krisis tersebut.

Kenaikan harga energi global dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah sekaligus memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi, produksi, dan harga pangan.

Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia akan menghadapi dilema kebijakan yang sama seperti bank sentral di banyak negara lain, yakni antara menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi atau menjaga suku bunga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Kebijakan yang terlalu ketat berisiko menekan pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat memicu inflasi lebih tinggi.

Persatuan Nasional Jadi Kunci

Meski demikian, pengalaman berbagai krisis global sebelumnya menunjukkan bahwa ekonomi dunia memiliki kemampuan untuk beradaptasi.

Namun ketahanan tersebut sangat bergantung pada lamanya konflik berlangsung.

Karena itu, peringatan Presiden Prabowo agar bangsa Indonesia bersiap menghadapi kemungkinan masa sulit dinilai menjadi sangat relevan.

Dalam situasi global yang tidak menentu, kekuatan utama Indonesia tetap terletak pada persatuan nasional serta kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama menghadapi tantangan yang ada.

Penulis adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN dan Komisaris Pelindo