FSP BUMN Bersatu Dukung Presiden Prabowo Usut Dugaan Korupsi di BUMN

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran hukum di Badan Usaha Milik Negara kepada Kejaksaan Agung, termasuk pemanggilan pimpinan BUMN periode sebelumnya.

Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu, Gatot Sugiana, mengatakan sikap Presiden Prabowo menunjukkan arah politik yang tegas dalam mendorong tata kelola BUMN yang bersih dan profesional. Menurutnya, FSP BUMN Bersatu sejak 2008 konsisten mendorong perbaikan pengelolaan BUMN yang dinilai sarat praktik korupsi, terlebih dalam dua dekade terakhir.

Gatot menyoroti kinerja keuangan BUMN yang dinilai belum sebanding dengan nilai asetnya. Ia menyebutkan total aset BUMN mencapai sekitar Rp 16.500 triliun, namun dividen yang disetor ke negara hanya berkisar Rp 85,5 triliun hingga Rp 86,4 triliun.

"Angka itu jauh tertinggal dibandingkan BUMN Singapura yang mengelola aset sekitar S$ 434 miliar atau setara Rp 5.000 triliun dan mampu menghasilkan dividen Rp 124,54 triliun per 31 Maret 2025," ujar Gatot dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

FSP BUMN Bersatu juga menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi di PT Pertamina. Kasus tersebut disebut sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah BUMN, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Dugaan korupsi itu, kata Gatot, berkaitan dengan manipulasi tata kelola impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dalam periode 2018-2023. Praktik tersebut dinilai berdampak luas terhadap perekonomian nasional, mengingat peran strategis Pertamina di sektor energi.

FSP BUMN Bersatu memperkirakan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan BBM bersubsidi turut memicu tingginya biaya logistik nasional yang mencapai 20-22 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan PDB Indonesia sekitar Rp 14.837 triliun, biaya logistik nasional diperkirakan mencapai Rp 3.264 triliun. Dari jumlah itu, komponen BBM menyumbang sekitar 35 persen, atau setara Rp 1.142 triliun per tahun.

Setelah kasus tersebut mencuat, federasi menilai terjadi penurunan biaya logistik nasional pada 2024-2025 menjadi sekitar 14 persen dari PDB.

Atas dasar itu, FSP BUMN Bersatu mengajak masyarakat untuk mengawasi proses persidangan perkara korupsi BUMN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Federasi juga mendorong partisipasi publik dalam menjaga independensi penegakan hukum agar perkara tersebut dapat diusut tuntas.

Editor: Gokli

---