Perkuat Ekonomi Batam, SPSI Kepri Dorong Kemitraan Harmonis Buruh, Pengusaha dan Pemerintah

BATAMTODAY.COM, Batam - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Riau menekankan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepulauan Riau, Saipul Badri, di sela pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC FSP LEM SPSI Kota Batam yang digelar pada Selasa (3/2/2026) di AP Premier Hotel Batam.

Saipul menjelaskan bahwa Muscab merupakan agenda strategis organisasi untuk melakukan evaluasi kinerja kepengurusan selama lima tahun terakhir sekaligus merumuskan program kerja lima tahun ke depan, termasuk memilih kepengurusan baru yang dinilai mampu menjawab tantangan di bidang ketenagakerjaan.

"Muscab ini menjadi momentum evaluasi dan perencanaan ke depan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi yang kuat, serta pengalaman organisasi untuk menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan," ujar Saipul.
Ia menegaskan bahwa SPSI merupakan organisasi independen yang harus dijaga dari berbagai kepentingan eksternal. Menurutnya, intervensi yang tidak sejalan dengan kepentingan anggota berpotensi merusak soliditas organisasi.

"Kita memiliki iuran anggota dan kekuatan sendiri. Jangan sampai SPSI hanya mengandalkan proposal. Kemandirian organisasi adalah harga mati," tegasnya.

Saipul juga menyampaikan bahwa keberadaan SPSI memiliki posisi strategis dalam forum ketenagakerjaan tripartit bersama pemerintah dan pengusaha. Oleh karena itu, hubungan antarpemangku kepentingan harus dibangun secara sehat dan konstruktif.

Ia menilai buruh dan pengusaha merupakan mitra strategis yang saling membutuhkan. Hubungan kerja yang baik justru akan memperkuat iklim industri dan investasi. "Tidak tepat jika dibangun narasi bahwa buruh membuat kondisi ekonomi tidak kondusif. Di dalam perusahaan, buruh justru berupaya membesarkan tempat mereka bekerja. Jika buruh merusak industri, itu sama saja dengan bunuh diri," katanya.

Terkait isu kenaikan upah, Saipul menilai anggapan bahwa tuntutan buruh selalu berdampak negatif terhadap ekonomi merupakan pandangan yang keliru. Menurutnya, peningkatan upah justru dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

"Jika upah naik Rp300 ribu dan dikalikan dengan ribuan pekerja, itu berarti ada perputaran uang yang besar di masyarakat. Hal tersebut turut menggerakkan roda perekonomian, sehingga tuntutan buruh tidak bisa selalu dipandang sebagai ancaman," ujarnya.

Saipul memastikan hubungan SPSI dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selama ini terjalin dengan baik. Meski demikian, ia menegaskan kedekatan tersebut tidak menghilangkan jati diri SPSI sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Kita tetap bersikap kritis. Kritik buruh adalah kritik yang membangun. SPSI harus mampu menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintah, sekaligus mitra kerja yang baik bagi pengusaha," jelasnya.

Ia menambahkan, kemitraan yang dibangun harus berlandaskan prinsip keadilan. Hubungan yang harmonis dan adil diyakini akan menciptakan dinamika positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bersama.

"Jika hubungan dibangun secara harmonis dan berkeadilan, ekonomi akan bergerak maju dan kesejahteraan bagi buruh maupun pengusaha dapat tercapai," tuturnya.

Menutup pernyataannya, Saipul mengingatkan seluruh pengurus SPSI agar senantiasa mengedepankan kepentingan anggota dalam setiap langkah organisasi. "Kita adalah pemegang amanah anggota. Apa pun yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan mereka. Jika dijalankan dengan ikhlas, organisasi ini akan menjadi ladang kebaikan bagi banyak orang," pungkasnya.

Editor: Gokli

---