BATAM, batamtoday - Lolosnya barang mewah berupa mesin Ferrari, motor Harley Davidson dan telepon seluler dari Pelabuhan Beton yang diangkut KM Kelud ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat (30/11/2012) kemarin, Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam terkesan cari aman.

Kunto Prasti, Kabid Penindakan dan Pengawasan (P2) Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam mengatakan sejak lama Pelabuhan Beton, Sekupang sudah tidak steril. Sehingga penyeludupan kerap terjadi yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan maupun oknum yang berkepentingan.

"Kondisi pelabuhan tidak steril, pada saat itu sampai 14 kontainer sudah menyelesaikan kepabean, tiba-tiba berbondong-bondong mereka (potrer) memaksa petugas meminta memasukkan barang ke atas kapal," ujar Kunto kepada batamtoday di sela-sela pemusnahan barang tegahan di PT Desa Air Kargo, Kabil, Rabu (5/12/2012).

Kunto mengatakan kembali, pada saat itu, pencegahan sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan petugasnya, mengingat jumlah massa  dengan jumlah petugas BC sangat tidak sebanding.

"Dengan penindakan tidak mungkin dilakukan di Batam, makanya penindakan kami lakukan di Jakarta. Barangnya sudah luar biasa," terangnya lagi.

Disinggung aksi penyelundupan di Pelabuhan Beton, Sekupang kerap terjadi selama ini, namun tidak ada penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Batam yang teramsumsikan petugas 'takut' dengan penyelundup Batam dibantahnya.

"Dimana kita takut, beberapa kali kita sudah lakukan penindakan. Dengan jumlah massa yang begitu banyak makanya setelah kapal berangkat kita informasikan ke petugas di Jakarta. Yang menyulitkan kami, ketika ditegakkan penegakan hukukm selalu dikaitkan dengan HAM," terangnya kembali.

Disnggung apakah pihaknya melakukan penyelidikan atas masuknya barang-barang mewah tidak beregistasi alias bodong, Kunto mengaku saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran masuknya barang mewah tersebut di Batam. Seperti menduga kuat barang -barang tersebut masuk melalui pelabuhan tikus di wilayah Sengkuang.

"Kita tidak bisa beramsumsi, kita antisipasi jangan terulang lagi, artinya kita tidak dapat bekerja sendiri perlunya peran pengak hukum dan pemerintah," pungkasnya.