Tambahan Subsidi 1,2 Juta KL Disetujui

Menteri ESDM Minta Kepala Daerah Amankan BBM Bersubsidi

JAKARTA, batamtoday - Demi memberantas penyelundupan BBM subsidi yang marak terjadi, Kementerian ESDM meminta Pemerintah Daerah (Pemda) juga ikut mengamankan penyaluran BBM subsidi.

"Gubernur, Bupati dan Walikota harus ikut bertanggungjawab atas kuota yang dia minta, jadi mereka harus ikut menjaga BBM subsidi," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam Raker dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Pasalnya, penyelundupan merupakan salah satu penyebab utama bobolnya kuota BBM subsidi pada tahun 2012 ini.

"Tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengatasi penimbunan dan penyelundupan ini yang menjadi keprihatinan kita," kata Satya.

Namun, Jero  mengaku amat senang mendengar keputusan DPR yang menyetujui tambahan kuota BBM subsidi. "Saya gembira sekali hari ini sudah berhasil meyakinkan DPR untuk menambah kuota BBM subsidi," katanya.

Jero mengungkapkan, DPR sama sekali tidak keberatan dengan tambahan kuota BBM subsidi yang diminta pemerintah. "Kami Kementerian ESDM telah membahas tambahan kuota BBM subsidi. Semua anggota Komisi VII tidak ada satu pun yang menyatakan keberatan tambahan kuota BBM subsidi," sambungnya.

Mengenai beberapa 'catatan keras' yang diberikan DPR kepada pemerintah sebagai syarat disetujuinya tambahan kuota BBM subsidi, Jero berjanji akan menindaklanjutinya.

Pihaknya berencana akan bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mencegah penyelundupan BBM subsidi. "Tentu catatan-catatan ini menjadi pekerjaan rumah kami. Kami akan koordinasi dengan AL dan Kepolisian," pungkas Jero.

Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) antara pemerintah dan Komisi VII DPR berakhir dengan persetujuan dari DPR untuk menambah kuota BBM subsidi sebanyak 1,2 juta KL.

Namun DPR menambahkan beberapa catatan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. "Komisi VII DPR RI dapat menyetujui dengan catatan keras," tandas pimpinan rapat Effendi Simbolon, Wakil Ketua Komisi VII dari F-PDIP.

Pertama, pemerintah diminta melakukan evaluasi mendalam terhadap pengadaan dan penyaluran BBM subsidi sehingga dapat ditemukan penyebab jebolnya kuota.

"Meminta pemerintah melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM subsidi tahun 2012," ucap Effendi.

Kedua, pemerintah diharuskan mengatasi berbagai penyalahgunaan BBM subsidi yang masih marak terjadi.

"Komisi VII meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi," lanjutnya.

Terakhir, DPR menyarankan pemerintah menggunakan sistem online untuk mengontrol pengendalian BBM subsidi.

"Komisi VII meminta Pemerintah menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara online sampai ke SPBU pada PT Pertamina," pungkas Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut.

---