Industri Otomotif Nasional Jadi Taruhan di Tengah Tantangan Global

Menperin Minta Prinsipal Otomotif Jepang Jaga Harga dan Hindari PHK

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta tiga produsen otomotif besar asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki, dan Daihatsu, agar tidak menaikkan harga kendaraan maupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Menperin saat bertemu para prinsipal otomotif di Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 di Osaka, Jepang, Kamis (11/7/2025).

Menperin menegaskan, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan mempertahankan lapangan kerja di sektor otomotif, yang menjadi salah satu tulang punggung industri nasional.

"Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional," kata Agus Gumiwang Kartasasmita usai pertemuan, demikian dikutip laman resmi Kemenperin.

Permintaan pemerintah itu mendapat sambutan positif dari para petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu, yang menyatakan komitmen mereka untuk menahan harga tetap stabil serta mempertahankan tenaga kerja meski menghadapi tekanan ekonomi global. "Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia," tegas Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga membahas pentingnya menjaga pasar otomotif domestik Indonesia agar tetap kompetitif dan menarik bagi investasi. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan deregulasi serta insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi di sektor ini.

"Pasar otomotif Indonesia sangat potensial. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang bisa memicu efek domino," ujarnya.

Berdasarkan data Kemenperin, industri kendaraan bermotor nasional memiliki skala yang signifikan. Pada segmen kendaraan roda empat, terdapat 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, menyerap 69,39 ribu tenaga kerja, dan investasi sebesar Rp 143,91 triliun. Sementara itu, pada segmen roda dua dan tiga, terdapat 73 pabrikan dengan kapasitas produksi 10,72 juta unit per tahun, menyerap 30,31 ribu tenaga kerja, dan investasi mencapai Rp 30,4 triliun.

Hingga Januari-Mei 2025, industri kendaraan roda empat mencatat produksi 459 ribu unit, penjualan 316 ribu unit, serta ekspor Completely Built Up (CBU) sebanyak 192 ribu unit. Pada periode yang sama, industri kendaraan roda dua dan tiga membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, dan ekspor CBU sebanyak 268 ribu unit.

Menperin optimistis langkah antisipatif ini akan mendapat dukungan positif dari publik dan pelaku industri, sebagai sinyal kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional.

Keluhan Prinsipal Otomotif

Dalam pertemuan dengan Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, Menperin juga mendengar keluhan terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. Osamu Suzuki menyatakan kekhawatiran atas menurunnya pasar, yang berdampak pada produk unggulan mereka seperti Suzuki Carry. Namun, Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan mengikuti arahan pemerintah untuk tidak melakukan PHK.

Menanggapi hal tersebut, Menperin mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai kebijakan untuk merangsang permintaan kendaraan niaga, termasuk opsi pembelian kendaraan oleh pemerintah daerah dan pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, pihak Toyota Motor Corporation dalam pertemuan turut menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khusus untuk kendaraan hybrid. Beberapa model hybrid Toyota, seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross, saat ini telah mencapai TKDN di atas 40 persen. Namun, Toyota berharap regulasi TKDN dapat lebih fleksibel untuk mendorong investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menperin merespons positif permintaan tersebut dan menyatakan pemerintah terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif, sambil tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi nasional. "Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global," jelas Agus.

Selain itu, Menperin memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan berlanjut hingga 2031, sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga kendaraan bagi masyarakat sekaligus mendukung transisi menuju kendaraan berbasis listrik secara bertahap.

"Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031," ungkapnya.

Menjaga Daya Saing Industri

Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif menjadi kunci menghadapi tantangan global, transisi elektrifikasi, serta menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan ekspor.

"Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini," pungkas Menperin.

Rangkaian pertemuan strategis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat diplomasi industri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memastikan keberlanjutan sektor otomotif nasional yang berperan penting dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor manufaktur.

Editor: Gokli

---