BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia semakin menegaskan posisinya dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI) global. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dan berimbang dalam kebijakan AI saat berbicara di Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit di Paris, pada 9 Februari 2025.

Dalam pertemuan yang dihadiri para pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Meutya Hafid menekankan peran strategis Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang dalam regulasi AI.

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus adil, inklusif, dan berorientasi pada keamanan. Kami ingin memastikan kebijakan AI global tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia," ujar Meutya Hafid, dalam sambutannya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, Minggu (9/2/2025), demikian dikutip laman Komdigi.

Indonesia juga mendukung upaya penguatan koordinasi internasional untuk memastikan AI berkembang sebagai teknologi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial. "AI adalah kekuatan transformatif bagi ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa semua negara mendapatkan manfaatnya. Indonesia berkomitmen untuk terus aktif dalam diskusi kebijakan AI agar penggunaannya tetap aman, etis, dan inklusif," tegasnya.

Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan tata kelola AI yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi serta memastikan teknologi ini menjadi alat pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan semakin berkembangnya AI, keterlibatan Indonesia di panggung global menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dibentuk mencerminkan kepentingan negara berkembang, bukan hanya negara industri maju.

Editor: Gokli