Soal UMK, Pengusaha di Bintan Tunggu Arahan Pemerintah

Soal UMK, Pengusaha di Bintan Tunggu Arahan Pemerintah

Oleh : hrj/dd

Jum'at | 19-10-2012 | 12:04 WIB

Jamin Hidajat, Ketua Apindo Bintan

TANJUNGUBAN, batamtoday - Kondisi investasi di Bintan terutama di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, yang semakin lamban berkembangnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah, karena pengusaha hanya bisa menunggu arahan dari pemerintah, selagi hal tersebut bisa membuat pengusaha lebih maju dan berkembang.

Jamin Hidajat, Ketua Apindo Bintan mengatakan, berkembang atau tidaknya investasi yang sudah ada tidak bisa terlepas dari perhtian pemerintah. Terutama permasalahan kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang ada.

Setiap tahun dilakukan pembahasan kenaikan UMK, menurut Jamin juga menjadi hal yang memberatkan bagi pengusaha, terutama masalah anggaran dan sempitnya tenggang waktu pembahasan. Begitu juga bagi kalangan buruh, akibatnya yang terjadi di lapangan, antara buruh yang baru bekerja dan yang lama, pendapatannya sama.

"Harusnya, yang lebih senior atau lama bekerja pendapatannya lebih. Tetapi dengan UMK dibahas setiap tahun hal tersebut jadi terabaikan. belum lagi berbicara masalah besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam melakukan pembahsan," kata dia, Jumat (19/10/2012).

Karena proses pembahasan tidak terlepas dari anggaran, seperti anggaran untuk melakukan survei dan melakukan studi banding, yang tentunya hal tersebut juga perlu dievaluasi.

Jamin menjelaskan, idealnya pembahsan UMK dilakukan setiap 3 tahun dan dilakukan evaluasi apabila kondisi ekonomi yang menurun atau mengalami peningkatan secara signifikan. Karena dalam pembahsan UMK, KHL bukan satu-satunya acuan dan masih banyak faktor lain sebagai bahan pertimbangan, diantaranya inflasi dan kondisi perekonomian yang terjadi.

Bagi pengusaha, kata Jamin, terkait berapa besarnya kenaikan UMK memang tidak terlalu bermasalah. Apabila pengusaha masih bisa memenuhinya tentu perusahaanya akan tetap beroperasi, tetapi kalau yang terjadi sebaliknya tentu pengusaha akan berpikir ulang.

"Bisa jadi kalau memang sudah merasa sudah tidak mampu, pengusaha tinggal menutup usaha atau hengkang. Maka semua harus berpikir untuk jangka panjang dan tidak bisa untuk sesaat," tegasnya.

TERKINI
POPULER

Menko Polhukam Ungkap 3,2 Juta Warga Indonesia Main Judi Online

Ketum PWI Buka Pra UKW Secara Daring untuk 3 Provinsi

Sambangi Lanud RHF, Kapolres Bintan Beri Kue Ulang Tahun HUT TNI AU ke-78

Kepala BP Batam Gelar Halal Bihalal Bersama Forkopimda dan Pegawai

Kodim Lamongan Dukung Optimalisasi Produktivitas Pertanian

Aslat KSAD Tinjau Kesiapan Pasukan Yonif Raider 500/Sikatan

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Tidak Terima Nama Baiknya Tercemar, Warga Tanjungpinang Ini Laporkan Akun TikTok @Jefri.Lie ke Polisi

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

PT Pelni Buka Lowongan Kerja bagi yang Berpengalaman di Kapal Barang

Korban Laka Kerja Masjid Agung Batam Center Sebut PT Adhi Karya Lepas Tanggung Jawab

Anggaran Pelatihan dan Sertifikasi di Disnaker Batam Capai Rp 15 Miliar, Mustofa: Hasilnya Minim