Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Kepri Terpilih Jadi Duta BUMDes Kategori Pimpinan Daerah
Oleh : Redaksi
Sabtu | 04-02-2023 | 11:04 WIB
Duta-BUMDes.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat terpilih menjadi Duta BUMDes pada malam puncak peringatan Hari BUMDes Nasional 2023 di Desa Telak Bakau, Kabupaten Bintan, Jumat (3/2/2023). (Diskominfo Kepri)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) secara khusus memilih Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjadi Duta BUMDes kategori pemimpin daerah, karena dinilai memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan BUMDes sekaligus secara aktif terlibat dalam perkembanagan BUMDes.

Terpilihnya Gubernur Ansar menjadi Duta BUMDes sejalan dengan acara Malam Puncak Peringatan Hari BUMDes Nasional 2023 di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Desa Teluk Bakau, Jumat (3/2/2023).

Malam itu, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar juga memberikan penghargaan berbagai kategori kepada sejumlah kepala daerah yang membantu perkembangan dan kemajuan BUMDes.

Khusus untuk perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Natuna menerima penghargaan Bakti Ekonomi Desa atas capaian 100 persen Transformasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD menjadi BUMDesa Bersama LKD.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, yang akrab dipanggil Gus Halim, menyebutkan, keberadaan desa menjadi sangat penting bagi Indonesia. Sebab peningkatan ekonomi nasional semestinya dimulai dari desa terlebih dahulu.

Hingga hari ini, menurut Gus Halim, tercatat sebanyak 60.417 BUMDes yang telah beropreasi di seluruh Indonesia. Dengan jumlahnya yang begitu banyak Gus Halim yakin desa bisa mengalami kemajuan yang luar biasa jika dari semua BUMDes yang terbentuk membangun sebuah konektivitas ekonomi.

"Semisal BUMDes ini membangun konektivitas keuangan dengan mendirikan Bank Desa, saya yakin ini ancaman berat bagi BRI, BNI dan Bank Mandiri karena saya yakin desa-desa akan lebih memanfaatkan lembaga keuangannya sendiri. Ini yang saya maksud desa-desa membangun konektivitas perekonomian," jelasnya, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.

Pada awal tahun 2020, ungkap Gus Halim, BUMDes belum optimal membangun kerja sama dengan entitas bisnis lain. Karena belum secara lugas dinyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Baru pada tahun 2020 akhir, di mana lahir undang-undang Cipta Kerja, mengangkat BUMDes dari kubangan kelemahannya dengan memberikan legalitas kelembagaan yang pasti, yaitu BUMDes sebagai badan hukum.

Setelah diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2020, yang pelaksaaannya diformulasikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 rentang Desa maka BUMDes mengalami percepatan yang luar biasa karena sudah berbadan hukum.

"Ini adalah pijakan hukum pertama yang secara khusus mengatur secara keseluruhan BUMDes, mulai dari teknis Pendirian, AD/RT, sampai pada pemeringkatan BUMDes. Karena itulah dengan bangga kami nyatakan sejak tahun ini, tepatnya 2 Februari 2023, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, saya nyatakan sebagai Hari Peringatan BUMDes Nusantara. Ini adalah suatu penghargaan dan kehormatan untuk Provinsi Kepri khususnya Kabupaten Bintan. Bekerja Untuk Desa, BUM Desa Profesional Melayani Indonesia, Percaya Desa, Desa Bisa, BUMDes Kuat Indonesia Maju," tutupnya.

Editor: Gokli