Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Ansar Ungkap Kepri Peringkat Pertama Realisasi APBD
Oleh : Redaksi
Minggu | 08-01-2023 | 17:32 WIB
ansar_penghargaan_apbd1b1.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri Ansar Ahmad (kanan) menerima penghargaan untuk kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi untuk Provinsi (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepulauan Riau (Kepri) berhasil menduduki peringkat pertama dengan realisasi belanja APBD tertinggi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 di angka 96,54 persen.

Hal itu dipaparkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad yang menyatakan bahwa pencapaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yang saat itu Kepri juga masuk lima besar realisasi belanja dengan angka 94,52 persen.

"Untuk persentase realisasi pendapatan APBD Kepri 2022 juga mendapat capaian yang baik, yaitu menempati urutan kelima se-Indonesia dengan angka 107,00 persen. Kepri berada di bawah Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat," kata Ansar di Tanjungpinang, Sabtu (7/1/2023).

Ansar mengapresiasi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga jajaran pegawai yang telah bekerja keras merealisasikan APBD Kepri di tahun 2022 dengan baik.

Ia mengklaim capaian itu tidak lepas dari rapat evaluasi realisasi APBD yang ia pimpin secara rutin dan berkala di sepanjang tahun 2022.

"Melalui rapat evaluasi, kita bisa segera mencari solusi secara cepat dan tepat jika ada kendala dalam pelaksanaan APBD," kata Ansar.

Lebih lanjut Ansar menyatakan optimistis dengan realisasi belanja dan pendapatan APBD 2022 yang baik itu pula, maka Kepri akan mendapat dana insentif daerah (DID) lebih besar pada tahun 2023.

"Tahun 2022, Kepri dapat DID Rp 18 miliar. Tahun ini pasti lebih tinggi, mengingat capaian realisasi belanja APBD jadi yang tertinggi," ujar Ansar.

Oleh karena itu, Gubernur Ansar turut menekankan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota supaya menggesa percepatan belanja APBD 2023 secara tepat guna dan tepat sasaran.

Menurutnya kepala daerah, dalam hal ini bupati/wali kota harus berperan aktif memantau langsung pelaksanaan APBD agar terserap maksimal dalam upaya mendongkrak pembangunan dan ekonomi daerah maupun nasional.

"Kalau serapan anggaran tinggi, pasti ada bonus dari pemerintah pusat melalui DID. Lumayan itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah/PAD," ucap Ansar.

Editor: Surya