Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dewi Ansar Dukung Penyusunan SOP Penanganan Perempuan Korban Kekerasan
Oleh : Redaksi
Rabu | 12-01-2022 | 16:04 WIB
SOP-terpadu.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ketua LKKS Kepri, Hj Dewi Kumalasari Ansar Ahmad, saat menghadiri workshop penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Mekanisme Rujukan Penanganan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana di Hotel Sahid Batam Center, Selasa (11/1/2022). (Diskominfo Kepri)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepri, Hj Dewi Kumalasari Ansar Ahmad secara langsung menghadiri workshop penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Mekanisme Rujukan Penanganan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana di Hotel Sahid Batam Center, Selasa (11/1/2022).

Dewi Ansar menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakan acara ini oleh Yayasan Embun Pelangi. "Semoga kegiatan ini dapat menjadi trigee tersendiri dalam meningkatkan sistem penanganan terpadu perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana yang ada di Provinsi Kepri," ujar Ketua TP-PKK Kepri ini, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.

Ia juga mengharapkan adanya koordinasi dan kerja sama antar semua pihak di Provinsi Kepri dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana lainnya.

"Saya harapkan akan tercipta koordinasi dan kerja sama antar semua unsur di wilayah Kepri dalam upaya pencegahan serta memberikan pelayanan, penegakan hukum pembinaan dan kepedulian terhadap tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan," jelas Hj Dewi Kumalasari.

Dikatakannya, penyusunan SOP mekanisme rujukan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana ini sangatlah penting. Pasalnya, dengan adanya SOP ini akan mempermudah langkah-langkah koordinasi dalam percepatan peningkatan perlindungan pelayanan penanganan, pendampingan serta bantuan hukum bagi korban kekerasan dan tindak pidana bagi perempuan di Kepri.

"Untuk itu, kami mohon komitmen kita bersama khusus dalam upaya peningkatan pelayanan ini di bidang penanganan terpadu tindak kekerasan dan tindak pidana bagi perempuan ini," tegas Hj Dewi Kumalasari.

Sehingga ke depannya, penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berjalan semakin baik dan tidak adalagi korban-korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak tertanggani dengan baik.

"Semoga kegiatan ini akan menambah semangat kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepri, khususnya di bidang penanganan terpadu perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana," tegas anggota DPRD Kepri itu.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri, Any Lindawati, Pembina Yayasan Embun Pelangi, Benny Kusmadjadi, National Project Coordinator Safe and Fair Program Internasional Labour Organization, Sinthia Harkrisnowo; Ketua Yayasan Embun Pelangi, Efrizal dan peserta workshop serta para undangan.

Editor: Gokli