BATAMTODAY.COM, Batam - Pj Sekdaprov Kepri, Lamidi meminta agar pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban untuk meminimalisir potensi kekeliruaan dan kesalahan.

"Karenanya saya minta betul kepada tiap-tiap OPD, sebisa mungkin meniadakan kesalahan dalam penyusunan keuangan daerah," pinta Lamidi saat membuka acara Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di Swiss Bell Hotel Batam, Jumat (10/12/2021), demikian dikutip laman Humas Kepri.

Acara Koordinasi Perencaan Anggaran Belanja Daerah sendiri mengangkat tema 'Perencanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah'.

Dikatakan Pj Sekdaprov Kepri, penyenggelaraan Pemerintahan Daerah, terus dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Karenanya, perlu ada komitmen bersama, untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah di Kepulauan Riau agar berjalan secara baik, dan jauh dari praktik tindak pidana korupsi.

Masih kata Pj Sekdaprov Kepri, koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, terus dilakukan. Dengan kata lain, pihaknya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, agar dalam penyelenggaraannya tidak ditemukan penyelahgunaan.

Ia juga berharap, nantinya pelenggaraan APBD Provinsi Kepri tahun 2022 makin lebih baik lagi. "Kita tidak terus mengulang kesalahan yang pernah terjadi dan dilakukan," pesannya mengakhiri.

Sementara itu Kajati Kepri, Hari Setiyono tak bosan mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri dalam penyelenggaraan pemerintahan agar bisa melakukannya dengan baik, dan tidak terjerat dalam pusaran korupsi. "Kejaksaan sendiri, terus berupaya meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Kepri, dengan terus mengedepankan upaya pencegahan sebagai pilihan terdepan yang terus kami lakukan," kata Hari.

"Kami terus mengingatkan kepada setiap penyelenggara kebijakan, untuk selalu bisa bekerja jujur dan penuh tanggung jawab, serta tidak melalukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk," imbuhnya.

Kajati Kepri juga berharap, sebagai daerah yang berbatasan dengan negara luar, Kepri bisa zero korupsi. Karena bila ini bisa dilakukan, maka satu sisi, akan mengundang investasi asing masuk ke Kepri.

Adapun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati mengatakan, rapat koordinasi terkait perencanaan anggaran belanja daerah ini bertujuan intuk meminimaliasir potensi kesalahan dalam lengelolaan keuangan daerah.

"Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para aparatur yang bertugas di lingkungan Penerintah Provinsi Kepri, terutama terkait pengelolaan keuangan. Kita semua selalu dituntut dan memang harus selalu bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, serta tidak melalukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri dan pemerintah," ujar Venni singkat.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakajati Kepri Patris Yusrian Jaya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasby, Kepala OPD Provinsi Kepri dan undangan lainnya.

Editor: Gokli