Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Diracun Pengusaha Perkebunan

Pemerintah Diminta Usut Kematian 12 Gajah di Aceh dan Riau
Oleh : surya
Selasa | 12-06-2012 | 07:49 WIB

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah diminta segera mengusut tuntas kematian gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) di Aceh dan Riau. Sebanyak 12 ekor satwa dilindungi itu punah hanya dalam waktu tiga bulan terakhir.

Di Aceh saja, tercatat lima gajah mati antara Maret dan Juni 2012. Dua ekor ditemukan mati di Aceh Jaya pada Maret dan Mei, disusul tiga ekor gajah yang mati di kawasan perkebunan masyarakat di Aceh Timur pada 2 Juni lalu.

“Kami sangat menyayangkan matinya gajah-gajah tersebut. Pengembangan perkebunan pada jalur-jalur lintasan gajah ini yang memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Meningkatnya konflik gajah itu mengindikasikan perlunya segera implementasi Protokol Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Aceh. Pemerintah dan pihak-pihak terkait Aceh perlu segera memprioritaskan hal ini,” kata Dede Suhendra, Manajer Program WWF Aceh, dalam siaran persnya, Senin (11/6/2012).

Sementara itu, di Riau, sepanjang Maret-Juni 2012 tercatat tujuh gajah mati di Taman Nasional Tesso Nilo. Kasus terakhir ditemukan di konsesi perusahaan kayu akasia di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada 7 Juni lalu. Gajah jantan muda mati dengan kondisi gading hilang.

Kematian tujuh gajah secara beruntun di blok hutan Tesso Nilo itu masih dalam penyelidikan pihak Taman Nasional Tesso Nilo, BBKSDA Riau, serta polisi.

Banyaknya kasus kematian gajah akhir-akhir ini sangat mengkawatirkan, mengingat peningkatan yang drastis dari periode sebelumnya. Pada 2011, tidak ada catatan gajah mati di Tesso Nilo. Hanya dua gajah mati di seluruh Riau.

Sementara itu, Direktur Program Kehutanan, Spesiesm dan Air Tawar WWF-Indonesia, Anwar Purwoto, mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengusut tuntas kematian gajah.

“Selain itu, kami juga meminta meningkatkan efektivitas, intensitas, dan luasan cakupan patroli pencegahan konflik, baik yang dilakukan oleh tim khusus maupun secara swadaya oleh masyarakat di habitat gajah,” sebutnya.