BATAMTODAY.COM, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong digalakkannya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di tengah pandemi Covid-19. Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan (Syarief Hasan) menyinggung gaung GKN yang tak terdengar lagi disaat banyak warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak Covid-19.

"Nah gerakan kewirausahaan nasional, saya nggak begitu kedengeran lagi suaranya. Kalau ini diangkat kembali, begitu banyak anak muda yang mau menjadi pengusaha," ucap Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema 'Peran Koperasi untuk Membangkitkan Perekonomian di tengah Pandemi' di Ruang Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Diskusi menghadirkan pembicara lainnya Deputi Pengawasan, Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, SH, MM.

Syarief Hasan menambahkan, sikap optimis itu hadir karena sektor usaha GKN terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Kalau kita suarakan mereka bangkit kembali 30 juta unit itu yang bangkrut bisa naik lagi, maka tentu akan memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan koperasi, gerakan koperasi bisa harus kita lakukan kembali, semua koperasi-koperasi yang mati itu kalau bisa dibangkitkan lagi," kata Syarief yang juga mantan Menkop UKM di era periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Ia menjelaskan salah satu persoalan yang dapat ditopang apabila UMKM dan koperasi dapat bangkit kembali adalah para karyawan yang menganggur karena terkena PHK dari perusahaannya bekerja. Meraka dapat menjadi wirausaha pemula.

"Kalau ini kita dorong maka dia akan menciptakan pekerjaan. Jadi ada 8 juta rakyat Indonesia pegawai swasta dan sebagainya yang dipecat gara-gara pandemi bisa menjadi wirausaha pemula," kata Syarief.

Syarief Hasan menekankan pemerintahan Jokowi bisa menjadikan Kemenkop UKM sebagai leading sector dari berbagai lembaga pemerintahan dan negara yang dipercaya dan diberi kewenangan mengelola UMKM.

"Kelasnya (Kemenkop UKM-red) bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi dia harus menjadi leading sector, diantara 18 kementerian yang ikut ngurusin UKM dan Koperasi. Kementerian UKM dan Koperasi harus menjadi leading sectornya," pesannya.

Selama ini, ia tidak meyakini stimulus dan bantuan anggaran APBN kepada UMKM dapat terserap optimal.

"30 juta unit UKM yang bangkrut itu, saya tidak begitu yakin bisa dimonitor, efektif anggaran itu terserat atau tidak," katanya.

Sementara itu, Deputi Pengawasan, Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi mengungkapkan ada 64 juta lebih UMKM yang terdaftar dan hanya sebesar 13% saja yang memiliki akses ke perbankan.

"Artinya adalah sebagian besar usaha mikro kecil kita belum akses kepada perbankan dan kebutuhan pembiayaannya yang difasilitasi, dipenuhi oleh khususnya oleh koperasi," katanya.

Padahal, perputaran uang dari UMKM dan koperasi ini sangatlah besar. Nilainya mencapai ratusan triliun.

"Dalam skala seperti Indosurya, ada 779 koperasi yang asetnya sekarang di atas Rp. 100 miliar. Artinya 779 koperasi simpan pinjam ini mengelola aset insya Allah di atas 300 triliun," ujarnya.

Keberadaan koperasi, menurut Zabadi sangatlah penting, karena keberadaan koperasi memberi manfaat bagi usaha UMKM bisa menopang UMKM dari dampak Covid. Bantuan koperasi itu terutama dari sisi permodalan kepada UMKM karena mayoritas tidak memiliki akses kepada perbankan.

"Dari hasil survei yang kita lakukan terhadap koperasi yang terdampak Covid ini, 46% nya adalah yang menghadapi masalah di permodalan, kemudian 36% di penjualan, dan 7% persoalan distribusi dan produksi," ujarnya.

Editor: Surya