BATAMTODAY.COM, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 3 persen sampai 5 persen year-on-year (yoy) pada 2021.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan proyeksi tersebut lebih rendah dari ramalan Bank Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8 persen sampai 5,8 persen (yoy). Pasalnya, menurut Apindo, kondisi perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian di tahun depan.

"Kami berpandangan faktor ketidakpastian 2021 masih sangat tinggi karena semua sangat tergantung pada penanganan covid-19," ucapnya dalam video conference, Selasa (15/12/2020).

Hariyadi menilai jika vaksinasi yang dilakukan pemerintah berhasil dan pandemi dapat diatasi pada semester pertama 2021, maka bukan tak mungkin pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dari proyeksi Apindo.

"Kalau dalam pelaksanaannya ternyata vaksinasi tidak bisa menghambat (penularan) secara keseluruhan, ini juga tentunya akan ada kekhawatiran di masyarakat. Hari-hari ini kami bisa merasakan, kalau 3 bulan ke belakang covid mungkin masih jauh, tapi sekarang orang-orang terdekat kami sudah kena," imbuhnya.

Sementara itu, untuk 2020 Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan berada di kisaran minus 1,45 persen sampai minus 2,80 persen (yoy).

Pasalnya, covid-19 menyebabkan proyeksi pertumbuhan 2020 berubah total, dimana realisasi pertumbuhan kuartal I hanya sebesar 2,97 persen sementara kuartal II minus 5,32 persen dan kuartal III minus 3,49 persen.

"Demikian juga pertumbuhan kuartal IV 2020 diperkirakan masih juga minus. Hasil tersebut tentunya membawa prediksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2020 Indonesia yang kemungkinan besar berada di teritori negatif," terang Hariyadi.

Meski demikian, Apindo meyakini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai diimplementasikan tahun depan akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia melalui perbaikan daya saing iklim investasi secara umum.

Sehingga penciptaan lapangan kerja dapat meningkat karena besarnya dukungan terhadap mendukung industri padat karya dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang tercakup di klaster ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, industri padat karya berbasis teknologi rendah masih sangat diperlukan Indonesia mengingat minimnya kualitas SDM yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 57,5 persen angkatan kerja merupakan lulusan SD dan SMP, sementara 30 persen lulusan SMA/SMK. Sedangkan lulusan Diploma dan Sarjana hanya sebesar 12,4 persen.

"Sementara itu, pengaturan khusus terkait pengupahan untuk UMKM memberikan kesempatan kepada UMKM untuk beroperasi secara formal sehingga meningkatkan akses terhadap modal, pasar dan sebagainya," tandas Hariyadi.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha