Kapolda Instruksikan Polres Lingga Selidiki Aktivitas Pertambangan Bauksit PT TBJ

BATAMTODAY.COM, Lingga - Pertambangan biji bauksit milik PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, menjadi sorotan publik. Apalagi, perizinan yang dimiliki PT TBJ menuai bayak tanya.

Bagaimana tidak, perusahaan milik Suryono mengaku telah memiliki izin lengkap, sementara dinas terkait di Pemrov Kepri dan Pemkab Lingga mengaku tidak pernah mengeluarkan izin, khususnya izin jetty.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang (PUPR) Lingga dan Dishub Provinsi Kepri, mengaku tidak pernah mengeluarkan izin pemanfaatan bibir pantai untuk jetty kepada PT Telaga Bintan Jaya (TBJ).

Inilah yang aneh. Karena meski belum ada izin dari kedua instansi tersebut, ternyata kegiatan PT TBJ melakukan kegiatan pengangkutan bauksit berjalan mulus.

• BACA JUGA: Dishub Kepri Tegaskan Belum Pernah Keluarkan Izin Jetty ke PT TBJ

Padahal, sebelum mengeluarkan izin, Dinas PUPR jelas harus melakukan kajian dari dampak lingkungan dan peruntukan terlebih dahulu. Hal yang sama juga terkait dengan perizinan yang ada di wilayah kerja Dinas Perhubungan.

Padahal, Humas PT TBJ, Wijaya Siringgornggo, Rabu (27/5/2020), mengungkapkan bahwa kegiatan pertambangan dan ekspor yang dilakukan perusahaannya sudah sesuai dengan prosedur dan legal.

"Segala hal menyangkut masalah legalitas, perizinan dan administrasi tambang PT TBJ telah melengkapi untuk menunjang segala kegiatan operasional penambangan dan kegiatan ekspor," ungkapnya.

Dengan adanya penyataan dari Dinas PUPR Lingga dan Dishub Kepri ini, pengakuan PT TBJ telah memiliki izin lengkap menjadi terbantahkan. setidaknya, masih perlu pembutian keabsahannya.

• BACA JUGA: Dinas PUPR Lingga Belum Pernah Keluarkan Rekomendasi untuk Jetty Milik PT TBJ

Sengkarut tambang bausit milik PT TBJ di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, ternyata menjadi atensi Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman. Saat dimintai tanggapannya, Selasa (2/6/2020), Kapolda Aris Budiman mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pemantauan atau penyelidikan terkait aktivitas pertambangan bausit PT TBJ.

Bahkan, Kapolda Kepri juga mengaku telah memberikan instruksi kepada Polres Lingga untuk melakukan penyelidikan terhadap aktivitas PT TBJ itu. "Sudah saya teruskan ke Kapolres (Lingga)," ungkap Irjen Pol Aris Budiman melalui pesan Watshapp.

Dari data yang berhasil dihimpun BATAMTODAY.COM dari lapangan, setidaknya ada tiga subkotraktor ikut andil dalam pertambangan bauksit PT TBJ, baik di Desa Langkap, Cukas dan Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Lingga, yakni CV Suku Anak Dalam, CV Adiraja dan CV Betuah Judika.

Diberitakan sebelumnya, kelengkapan dokumen pertambangan bauksit hingga melakukan ekspor ke luar negeri oleh PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) di Kabupaten Lingga, yang disorot publik mulai terungkap.

• BACA JUGA: Benarkah Tambang Bauksit PT TBJ di Lingga Melebar ke Desa Marok Tua?

Salah satunya mengenai rekomendasi pemanfaatan bibir pantai untuk pelabuhan atau jetty yang digunakan PT TBJ saat ini, ternyata belum keluar dari Dinas PUPR Lingga.

Hal ini dibenarkan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Lingga, Fiza saat dikonfirmasi BATAMTODAY.COM, Sabtu (30/5/2020).

"Catatan kami (Dinas PUPR) belum ada menerbitkan, surat rekomendasi pemanfatan bibir pantai untuk jetty PT TBJ," ungkapnya.

Sementara itu, warga di Kabupaten Lingga menyampaikan, bahwa PT TBJ sudah berulang kali melakukan ekspor biji bauksit ke luar negeri dari pertambangan yang dilakukan di Langkap, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, yang juga disebut telah melebar ke Desa Maruk Tua.

Tak hanya itu, warga yang meminta namanya tak dipublikasi lagi-lagi menyampaikan, PT TBJ dengan segala aktivitas ekspornya belum juga menyelesaikan pembangunan smelter.

• BACA JUGA: Mengaku Miliki Izin Lengkap, Manajemen PT TBJ Bantah Ekspor Biji Bauksit Diam-diam

"Bahkan yang terlihat hanya untuk rencana pembuatan where house. Pun baru dilakukan pengalian tanah yang dimungkinankan untuk tapak. Namun untui pembangunan smelter sendiri, sama sekali belum terlihat sedikit pun wujud dari rencana di lapangan. Tentunya, hal ini berbeda dengan batas waktu, melakukan ekspor hanya tinggal sekitar satu bulan lebih," ungkap sumber kepada BATAMTODAY.COM.

Sebelumnya, aktivitas tambang bauksit yang dilakukan PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) dengan Komisaris Suryono dan Direktur Utama Kenni Salim di Kabupaten Lingga, disebut melebar hingga ke Desa Marok Tua. Informasi ini didapat BATAMTODAY.COM dari warga Lingga yang namanya tak mau dipublikasi.

Di mana, menurut sumber, aktivitas pertambangan bauksit itu sudah melebar dari titik yang disebutkan dalam izin usaha pertambangan (IUP) nomor 2567 tahun 2016 dengan luas lahan 1.865 hektar dan berlaku sampai 2025.

"Sesuai dengan IUP yang kami ketahui lokasi pertambangan di Langkap, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, bukan Desa Marok Tua," sebut sumber, belum lama ini.

• BACA JUGA: PT TBJ Diam-diam Lakukan Aktivitas Ekspor Biji Bauksit ke China

Diuraikannya, persetujuan ekspor produk dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag pada 15 Juli 2019 lalu, dengan nomor 03.PE-08.19.0031 tentang Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kreteria Tertentu. Ekspor produk pertambangan dengan kreteria tertentu dapat dilakukan sejak tanggal persetujuan ekspor, sampai dengan tanggal 8 Juli 2020.

Dikeluarkannya izin tersebut, sesuai dengan permohonan PT TBJ nomor 322921/INATRADE/07/2019 yang diterima tanggal 12 Juli 2019 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 01/M-DAG/PER/01/2017 tanggal 16 Januari 2017, serta memperhatikan rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM nomor 28/03/DJB/SPE/2019 tanggal 8 Juli 2019.

PT TBJ disetujui mengekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian dengan ketentuan. Prodak pertambangan dimaksud yang akan diekspor hanya berasal dari hasil pertambangan TBJ yang harus memenuhi ketentuan kreteria sebagai diatur peraturan menteri perdagangan nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Pemurnian dan Ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

• BACA JUGA: Warga Tinjol Tuntut PT TBJ Bayar Kompensasi Pencemaran

Sementara untuk rekomendasi perizinan pembangunan smelter pengolahan biji bauksit menjadi alumina dan smelter biji besi serta sarana prasarana pendukungnya (pelabuhan dan PLTU) ditandatangani Bupati era H. Daria tanggal 14 Januari 2013 untuk Menteri ESDM.

Selanjutnya, keputusan Gubernur Kepri nomor 2567 tahun 2016, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam bahan galian bauksit PT TBJ di Kabupaten Lingga.

Lokasi penambangan di Langkap, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat. Yang diketahui, pemegang saham Suryono sebesar 98 persen dan Kenni Salim 2 persen dengan masa IUP 9 tahun. Ditetapkan di Tanjungpinang atas nama Gubernur Kepri oleh Kepala BPMPTSP, H Azman Taufik.

Meski PT TBJ mengklaim sudah mengantongi izin sesuai ketentuan, sorotan publik tertuju pada kewajiban lain yang harus dipenuhi perusahaan tersebut.

• BACA JUGA: Warga Lingga Demo Kantor PT TBJ di Tanjungpinang

Sebut saja mengenai sejumlah persyaratan yang diamanatkan dalam PP nomor 1 tahun 2017. Di mana, perusahaan tambang harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral.

IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali. Dengan adanya IUPK ini, perusahaan tambang juga ternyata wajib membangun fasilitas pemurnian (smelter).

"Sampai sekarang sesuai informasi di masyarakat tetap menunggu realisasi pembangunan smelter sebatas 20%, berarti hanya pematangan lahan. Penambangan sampai kapan? Jangan sampai izin aktivitas penambangan habis, smelter tidak terbangaun dengan alasan sudah habis anggaran. Jangan sampai lahan untuk pembangunan smelter hanya modus untuk melancarkan pertambangan sesaat saja," ungkap tokoh masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi, kepada BATAMTODAY.COM di Bintan, Kamis (28/5/2020).

Editor: Dardani

---