PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ketua Bawaslu RI Minta Semua Pengawas Pemilu Jaga Integritas
Oleh : Redaksi
Sabtu | 08-02-2020 | 17:28 WIB
abhan-bawaslu-ri2.jpg honda-batam
Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Bawaslu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020' di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (8/2/2020). (Bawaslu RI)

BATAMTODAY.COM, Balikpapan - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan ada beberapa tantangan yang akan menguji kesiapan pengawas Pemilu atau Pilkada.

"Pengawas harus bisa menjawab tantangan dengan kinerja yang baik," katanya di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (8/2/2020), seperti dilansir laman resmi Bawaslu RI.

Tantangan pertama adalah integritas pengawas pemilihan. Abhan mengatakan, akibat kasus dugaan suap anggota KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan Agustiani Tio Feidelina, Bawaslu yang menerima getahnya.

"Bahkan dia (ATF) sudah lama menjadi kader partai. Tetapi, hal ini menjadi gangguan integritas kita," ujar dia.

Lelaki asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mengharapkan, Bawaslu Kabupaten/Kota bisa menjaga integritas pengawas Ad hoc (sementara). Baginya, seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus bersih dari kepentingan pihak lain. Begitu juga seleksi Panwas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.

"Evaluasi seleksi Panwascam kali ini untuk menjaga pengawas Ad hoc," terangnya.

Selain itu, masalah integritas pengawas ini juga mendatangkan tantangan bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Abhan menjelaskan, ada beberapa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait seleksi Panwascam.

Namun, dia menegaskan, selama seleksi Panwascam sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan, Bawaslu akan menyiapkan tim advokasi dari Bawaslu kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlapor.

"Ada beberapa laporan, tetapi selama seleksi Panwascam sesuai aturan tidak akan ada masalah," tegasnya.

Abhan lantas menuturkan berbagai tantangan tersebut bisa diatasi dengan kerja-kerja teknis. Dia meminta setiap pengawas Ad hoc harus bisa menjaga integritas dari kemungkinan politik kepentingan.

"Tantangan ini bisa menjadi jawaban bagi pihak-pihak yang mempertanyakan apakah Bawaslu Kabupaten/Kota itu harus permanen atau kembali Ad hoc," sebutnya.

Editor: Gokli