Antisipasi Pemadaman Listrik Massal

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa salah satu sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 mentok di angka 5 persen karena pengelolaan listrik belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung dan menunjang Industrialisasi.

Pendapat itu disampaikan Kurtubi dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Buntut Listrik Padam Jawa Bali, Bagaimana Pengawasan UU Perlindungan Konsumen' di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (6/8/2019).

Jadi, langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni dengan mendukung Industrialisasi,” tuturnya.

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat Industri.

Industrialisasi juga merupakan bagian proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Untuk itu, Komisi yang membidangi energi riset teknologi dan lingkungan hidup itu akan mendorong pemerintah segera membangun pembangkit lisrik tenaga nuklir, guna mendukung industrialisasi di tanah air.

"Sambil siapkan para ahli di PLN, kalau terjadi kasus padam listrik seperti kemarin, kita sudah ada persediaan pembangkit, begitu sistemnya mati maka langsung on, ini mestinya ada seperti itu kedepannya," tandas Kurtubi.

Politikus NasDem itu menjelaskan penting menciptakan teknologi nuklir karena kelak penggunaan transportasi yang menggunakan listrik yakni Moda Terpadu Raya (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT) bahkan bus-bus umum dan bus pribadi pun sebentar lagi akan memakai kendaraan listrik.

"Dengan adanya kendaraan listrik, maka kondisi udara makin bersih, anak cucu kita bisa punya harapan hidup panjang, menghirup udara yang lebih bersih, itu tujuan kita," kata Kurtubi.

Kurtubi bilang sistem kelistrikan nasional tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan periode Jokowi -Ma’aruf, tetapi untuk masa depan anak bangsa.

"Sehingga menunjang bangsa besar ini menjadi negara industri maju, penduduknya tambah sehat, tambah sejahtera, dengan listrik yang cukup yang handal, stabil dan kompetitif," pungkas Kurtubi.

Alasan tak logis
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganindito mengatakan, penyebab padamnya listrik secara massal kemarin, akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah karena pohon, sangat tidak logis dan mengada-ada.

Dengan nada heran, Gito pun bertanya masa di jalur Sutet ada pepohonan. "Hingga kini, belum jelas betul penyebab sesungguhnya yang melatari pemadaman tersebut. PLN harusnya selalu punya back up berlapis, ketika sistem satu transmisi rusak," kata Dito.

Bahkan, Dito mengaku prihatin dan kaget atas musibah pemadaman listrik ini. Baginya, pemadaman hingga delapan jam tidak logis.

"Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten sampai 8 jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya," ucap politisi Partai Golkar ini.

Menurut Dito, pemadaman selama delapan jam di Ibu Kota sangat memalukan. Plt. Dirut PLN juga dinilai tidak mampu menjelaskan dengan baik soal teknis pemadaman ini. Selama PLN masih dipimpin seorang Plt. keputusan yang diambil pun sangat terbatas.

Sistem transmisi berupa Sutet itu mestinya di-back up oleh beberapa sistem lagi. Ketika misalnya, Sutet Ungaran-Pemalang rusak ada transmisi lain yang tetap bisa membantu mendistribusikan energi listrik.

"Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita. Industri di sini juga banyak sekali. Di Banten dan Bekasi adalah daerah industri. Berapa kerugian dunia industri saat ini," ujar legislator dapil Jateng VIII itu.

Dito juga menyayangkan, pihaknya belum mengkonfirmasi kasus blackout tersebut kepada menteri dan pejabat terkait di Kementerian BUMN. Karena Menteri BUMN dan pejabat terkait lagi menunaikan ibadah haji.

"Saat ini Menteri BUMN sedang menjalani ibadah haji. Sesmen BUMN sedang berada di luar negeri pula. Pejabat yang terkaitpun ikut naik. Herannya, menterinya pergi ibadah haji kok pejabatnya ikut juga ibadah haji. Apa tidak bisa di waktu berbeda," katanya dengan nada heran

Editor: Surya