Catatan Program Diklat Hak Konstitusional Warga Negara

KONSTITUSI harus terus digali dan dipelajari, tak boleh berhenti. Apalagi, bagi wartawan. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi bersama dengan Dewan Pers pada 22-25 April 2019 lalu menggelar program bertajuk, “Peningkatakan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia” di Pusdik Pancasila & Konstitusi MK di Cisarua Bogor Jawa Barat. Apa saja yang dibahas? Berikut catatan wartawan BATAMTODAY.COM, Saibansah Dardani yang menjadi peserta.

Mahkamah Konstitusi (MK) bersama dengan Dewan Pers (DP) menggelar program peningkatan pemahaman konstitusi dan Pancasila bagi 113 orang wartawan terpilih dari seluruh Indonesia, 22-25 April 2019 di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK di Cisarua Bogor Jawa Barat. Diawali dengan penandatangan MoU yang diteken oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, Senin 22 April 2019 malam.

Selanjutnya, para wartawan yang berasal dari seluruh Indonesia mengikuti program implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Dikemas dalam bentuk dalam program outbound seharian penuh, dari pagi pukul 08.00 hingga pukul 21.30 WIB.

113 orang wartawan peserta program dibagi menjadi tiga belas grup. Lalu, instruktur memulai kegiatan dengan membangun kekompakan group melalui beberapa permainan ringan. Selanjutnya, semua grup dilepas ke tengah-tengah masyarakat secara berkelompok. Dibagi menjadi empat zona, jarak terdekat dari Pusdik Pancasila & Konstitusi sejauh 2,7 kilometer. Sedangkan zona terjauh berjarak 9 kilometer.

Baca: Ketua MK Berdoa Pilpres Tak Bermuara ke MK

Untuk mendapatkan zona terdekat, setiap grup harus berlomba memenangkan permainan yang mengedepankan kekompakan. Beruntung, grup saya yang bermana, Pancasila Delapan, berhasil mendapatkan zona dua yang hanya berjarak tidak sampai tiga kilometer. Semua program outbound itu berisi implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan di tengah-tengah masyarakat. "Kita dapat zona dua," ujar Ketua Kelompok Pancasila-Delapan, Dona Piscesika asal Jambi itu.

Ditemani seorang fasilitor Fahmi Arif dari 'Rumah Perubahan', kami diturunkan di sebuah pasar tradisional. Di sini kelompok kami diharuskan melakukan dua tugas. Pertama, melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, terutama, sila ketiga kepada tidak kurang dari 20 orang. "Penjelasan yang disampaikan minimal sepuluh menit," tegas Fahmi Arif, yang selalu menempel ke mana pun kami bergerak.

Mencari 'sasaran korban' sebanyak 20 orang untuk diberi penjelasan mengenai sila ketiga Pancasila, di tengah langit Cisarua yang menyengat siang itu, tentu bukanlah hal mudah. Beruntung, di depan Royal Safari Garden Hotel, lewatlah rombongan anak-anak bermain sepeda. "Ini korban kita, kita hentikan mereka," kata Dona, ketua kami.

Alhamdulillah, anak-anak berkaos klub-klub bola papan atas Inggris dan Itali itu, mau menuruti permintaan kami. Dan lebih bersyukurnya lagi, mereka hafal sila-sila Pancasila dan pemahaman nilai-nilai dasarnya. Misalnya, soal toleransi, persatuan antar teman dan rasa saling tolong menolong. Padahal, mereka masih duduk di kelas tiga, empat dan lima sekolah dasar.

Kemudian, tugas kedua adalah membantu masyarakat pedagang untuk menjualkan dagangannya dengan tambahan nilai 100 persen. Jadi, jelas fasilitator Rumah Perubahan itu, tim harus mencari pedagang yang nilai dagangannya minilai seharga Rp 15 ribu. Kemudian, membantu mencari pembeli dan menjual dagangan tersebut seharga Rp 30 ribu. "Ini tugas paling berat," ujar Adiansyah, wartawan Batam Pos, teman satu grup saya.

Tapi ternyata, wartawan asal Bima ini jago menjual. Terbukti, nasi goreng buatan Ahmad Romdani yang entah kebanyakan minyak goreng atau entah kurang garam, akhirnya laku terjual di tangan Ariansyah. "Dibeli pedagang pakaian, kayaknya asal Pakistan," ujarnya sumringah.

Begitulah, kegiatan hari kedua program pendidikan “Peningkatakan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia” yang dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan hingga masuk jam makan malam.

Editor: Dardani