PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Catatan Perjalanan BATAMTODAY.COM ke Kuala Lumpur Malaysia

Membongkar Potensi Kecurangan Pemilu Indonesia di Malaysia
Oleh : Saibansah
Kamis | 21-03-2019 | 20:05 WIB
brem-PADI-Msia1.jpg honda-batam
Ketua PADI Malaysia, Safri (kanan) didampingi Sekretaris PADI Malaysia, Bren MN Nulangi (kiri). (Foto: Saibansah)

JUMLAH DPT Malaysia, tak elok dipandang sebelah mata. Dari 2 juta total DPT luar negeri di seluruh dunia, lebih dari separuhnya ada di Malaysia. Wajar jika Bawaslu, Pemantau Pemilu dan Pers, harus mengarahkan perhatian ke Malaysia. Apa pasal? Sebab potensi kecurangannya yang masif. Bagaimana potensi kecurangan itu? Berikut hasil perbincangan wartawan BATAMTODAY.COM, Saibansah dengan sejumlah warga negara Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia.

Beruntung, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur Malaysia, Sabtu-Senin, 2-4 Maret 2019 lalu, BATAMTODAY.COM, berkesempatan mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Indonesia di sana. Ada Upik Syahrizal, kerap disapa Ujang, yang sudah sukses menjadi pengusaha restoran Padang di Jalan Raja Alang Kampung Baru Kuala Lumpur. Juga Sadri Rifa'i yang aktif di Partai Gerindra, Mahmud Millok pendukung setia Calon Presiden Prabowo Subianto, ada Ketua PADI (Prabowo-Sandi) Malaysia, Safri, ada Sekretaris PADI Malaysia, Bren MN Nulangi dan para pemuda Indonesia lain.

Mereka semua rata-rata sudah tinggal di Malaysia lebih dari sepuluh tahun. Bahkan, sudah ada yang telah mengantongi Identity Card (IC) merah. Artinya, mereka sudah berhak tinggal dan berusaha di Malaysia. Meski demikian, di hati mereka, tetaplah menyala semangat merah putih. Bahkan, dari ekspresi mereka saat berbincang, ada luapan kemarahan melihat kondisi ekonomi dan kehidupan sosial bangsa Indonesia saat ini. "Bangsa kita semakin sulit saja mencari kerja, kehidupan mereka di tanah air semakin susah," keluh mereka.

Namun saat perbincangan kami mengarah pada potensi kecurangan Pemilu di Malaysia, kontan mereka begitu bersemangat mengungkapkan berbagai potensi kecurangan. Apalagi, pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. "Potensi curang di sini besar sekali bang," tegas Sekretaris PADI Malaysia, Bren MN Nulangi.

Apalagi, Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Malaysia saat ini, Rusdi Kirana, menjelang pemungutan suara tak sampai dua bulan ini, sudah melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan KBRI. "Sudah dikondisikan, di kilang-kilang dan kantong-kantong suara lain," tambah Bren lagi.

Yang paling berpotensi curang itu, lanjug Bren, adalah saat pengiriman surat suara dari Kantor Pos. "Karena dari pengalaman selama ini, ada beberapa surat suara itu yang dikirim dari Kantor Pos, tidak sampai ke tangan yang benar," ungkapnya.

Sehingga, surat suara yang tidak sampai itulah yang kemudian disalahgunakan. "Dicoblos sesuai dengan pesanan," tegasnya lagi.

Selain itu, di kilang-kilang (pabrik) atau kebun sawit, para warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh, biasanya mereka tidak peduli dengan pencoblosan. "Jadi, yang mencoblos itu hanya beberapa orang saya, semacam koodinator," kata Bren lagi.

Jadi, masih dari perbincangan tadi, tidak heran jika anak kandung Dubes RI di Malaysia yang juga bos Lion Air, Rusdi Kirana, Davin Kirana juga menjadi Caleg (Calon Legislatif) dari Partai Nasdem Dapil (Daerah Pemilihan) Malaysia, bakal lolos. Pemuda berusia 22 tahun itu, tidaklah susah untuk melenggang ke Senayan.

Ternyata, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal mengungkapkan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari para calon anggota legislatif (caleg) tentang maraknya kecurangan Pemilu di Malaysia.

Di wilayah KBRI Kuala Lumpur, yang meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak, Selangor, Trengganu, dan Kelantan, tercatat 558 ribu jumlah daftar pemilih tetap. Namun, untuk seluruh Malaysia, berjumlah 1,1 juta, dari sekitar 2 juta pemilih di luar negeri.

"Jadi menurut saya penting sekali di Malaysia dilakukan pengawasan yang sangat ketat," katanya saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Dijelaskannya, berdasarkan laporan dari para caleg, ada banyak praktik politik uang di negeri Jiran. Bukan hanya itu, sistem pemilu yang memakai jasa pos untuk mengirimkan surat suara bagi mereka yang lokasinya sulit dijangkau pun dikhawatirkan membuka peluang terjadinya kecurangan.

Sementara itu, saat BATAMTODAY.COM untuk melayangkan sejumlah pertayaan mengkonfirmasi hal tersebut. Lima pertanyaan yang dikirim Senin, 4 Maret 2019, tak direspon sama sekali sampai tulisan ini diunggah.

Editor: Dardani