Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Akibat Bagasi Berbayar dan Mahalnya Tiket Pesawat

Omset Asosiasi Pelaku Pariwisata di Provinsi Kepri Terjun Bebas
Oleh : Nando Sirait
Selasa | 12-02-2019 | 09:16 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Asosiasi pelaku pariwisata yang tergabung dalam Forum Pelaku Pariwisata Kepulauan Riau, menyatakan penurunan omset yang sangat signifikan yang dirasakan oleh anggota Asosiasi.

Semua ini, akibat kebijakan naiknya harga tiket pesawat dan juga kebijakan bagasi berbayar yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan para perwakilan, yang melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Batam, Nuryanto dan juga Ketua Komisi II, Edward Brando dalam pelaksanaan Pawai Keprihatinan Pariwisata Kepri, yang dilakukan mulai dari Dataran Engku Putri hingga ke depan Gedung DPRD Batam, Senin (11/02/2019) siang.

"Dengan adanya kebijakan ini, dari data yang kami dapat penurunan omset penjualan sangat dirasakan oleh penjual oleh-oleh. Di mana dari awal kebijakan ini diterapkan, mereka sudah turun omset hingga 65%. Belum lagi tingkat hunian di hotel yang menurun hingga 40%," ujar Koordinator Aksi, Irwandi Azwar sesaat setelah pertemuan berlangsung.

Penurunan omset yang signifikan juga terjadi pada kunjungan wisatawan domestik, dari data yang diberikan oleh pihak travel agent di Kota Batam. Bahkan pihaknya juga telah memprediksi penurunan kembali, menjelang kuartal kedua di pertengahan tahun 2019 apabila Presiden Joko Widodo tidak langsung mencabut keputusan ini.

"Ini saja sudah angka yang signifikan, kami sudah memprediksi angka yang lebih rendah lagi dalam penjualan oleh-oleh dan hunian hotel di kuartal kedua nanti," paparnya.

Apabila pihak pemerintah merasa pencabutan keputusan sangat sulit dilakukan, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Pusat segera melakukan revisi. Maka penurunan angka wisatawan akan terasa mulai dari sektor hulu hingga ke hilir.

"Tinjau kembali peraturan ini, apabila diteruskan maka sektor hulu hingga hilir akan sangat terasa dampaknya. Laporan autentik memang saat ini bisa kita dapatkan dari sektor penjualan oleh-oleh, belum lagi dari sektor lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Irwandi juga mengakui adanya perubahan tren yang dilakukan oleh para pelaku travel agent dalam penjemputan wisatawan domestik yang akan berlibur ke Batam. Di mana apabila biasanya penjemputan dilakukan di Bandara Hang Nadim, maka kali ini pihak travel agent sudah melakukan penjemputan di Singapura dan Malaysia.

"Secara nyata ongkos tiket pesawat dari lokal menuju kedua negara ini jauh sangat murah, dibandingkan para calon wisatawan mengambil penerbangan langsung menuju Batam," lanjutnya.

Melihat kebijakan Pemerintah Pusat yang ingin mencanangkan Wonderful Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, maka peningkatan dan target wisatawan domestik 270 juta wisatawan diakui sangat mustahil untuk dilakukan. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga akan berdampak bagi para porter maupun pihak lainnya yang bekerja di kawasan Bandara Hang Nadim.

Bahkan dengan mulai diberlakukannya kebijakan ini, Irwandi menyatakan maskapai penerbangan yang diperuntukan untuk penerbangan low cost. Kini sudah menjadi penerbangan yang sudah tidak terjangkau lagi.

"Seperti Lion Air yang tadinya diperuntukan untuk low cost flight, kini sudah tidak terjangkau lagi. Mohon petisi yang kami sampaikan ini setera diteruskan ke Pemerintah Pusat. Dan segera turunkan harga tiket dan hapus kebijakan bagasi berbayar. Apabila ini sulit dilakukan maka yang paling penting adalah penurunan harga tiket, karena apabila dibandingkan dengan penerbangan Internasional, pihak maskapai juga melakukan tarif bagasi namun harga tiket yang dijual kita harus akui sangat murah," jelasnya.

Menanggapi aksi yang dilakukan oleh Forum Pelaku Pariwisata Kepri, Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti petisi, dan akan segera mengirimkan petisi kepada Pemerintah Pusat.

"Karena hal ini juga saya rasakan secara probadi, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Akan langsung kita teruskan ke Kementerian Perhubungan, dan ke Presiden," tuturnya.

Editor: Gokli